 |
| Warga yang mengatasnamakan AMPK menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Deliserdang, Kamis 4 September 2025.(foto: ist) |
DELISERDANG - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Deliserdang, Kamis (4/9/2025) pagi.
Mereka menuntut transparansi dan pengembalian dana perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Deliserdang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polresta Deliserdang dan Satpol PP.
Massa yang datang dengan dua mobil pick-up, dilengkapi soundsystem dan sejumlah angkutan umum, menyoroti dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp10,2 miliar yang digunakan untuk perjalanan dinas mulai Januari hingga Agustus 2025.
Dalam orasinya, salah satu pengunjuk rasa, Muhari (43), menyebut besarnya anggaran tersebut telah melukai hati rakyat. Ia secara khusus menyoroti perjalanan dinas Ketua DPRD Zakky Sharry yang disebut mencapai Rp1,1 miliar.
“Uang perjalanan dinas dewan sangat fantastis. Ini harus kita lawan!” teriak Muhari yang langsung disambut sorakan massa, “Betul, harus kita lawan!”
Muhari juga membandingkan kondisi tersebut dengan gaji buruh yang rendah serta masih banyaknya warga miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan tanpa rumah layak.
Ia pun mendesak Kejaksaan Negeri Deliserdang untuk mengusut anggaran tersebut dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) para anggota dewan.
Senada, orator lainnya Fatimah Sinaga juga mengecam besarnya alokasi dana untuk anggota DPRD. Sementara itu, Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, menilai para anggota dewan telah terpecah ke dalam kelompok-kelompok kepentingan yang menyebabkan berbagai program pembangunan terhambat.
“Ketua DPRD Deliserdang sulit menyatu dengan anggota. Bahkan, mobil dinas Ketua DPRD jenis Ford mencapai Rp4 miliar, termewah di Sumatera Utara. Ini bukan aspirasi pribadi, tapi keresahan masyarakat Deliserdang,” tegas Rahman.
AMPK juga menyesalkan kebijakan pemerintah daerah yang mengurangi kuota penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena keterbatasan anggaran. Mereka menilai prioritas anggaran seharusnya diberikan untuk kebutuhan rakyat, bukan untuk fasilitas dewan.
Sekitar 30 menit berorasi, massa akhirnya ditemui oleh sejumlah anggota DPRD seperti M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, serta Sekwan Iwan Salewa. Namun ketidakhadiran Ketua DPRD Zakky Sharry dan pimpinan dewan lainnya membuat massa kecewa.
Ketegangan sempat terjadi ketika Rahman JP Hutabarat mempertanyakan absennya pimpinan dewan, padahal surat pemberitahuan aksi telah dikirimkan jauh hari.
“Kami rakyat, bukan bandit. Masa satu pun pimpinan dewan tak ada yang mau menemui kami?” tegasnya di hadapan anggota DPRD.
Setelah bernegosiasi, 10 perwakilan massa diundang ke ruang rapat. Namun, pertemuan berakhir singkat karena Rahman dan rombongan memilih keluar ruangan. Mereka menilai pertemuan tidak efektif karena tidak dihadiri pimpinan dewan yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.
“Buat apa kami teruskan? Pimpinan tak hadir. Anggota dewan hanya akan bilang aspirasi kami akan disampaikan. Itu artinya mereka tak punya kuasa untuk bertindak,” kata Rahman sebelum meninggalkan ruangan.
Secara terpisah, anggota DPRD Deliserdang seperti M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Merry Sitepu, dan Gendro Judo Buwono menyatakan bahwa mereka telah menerima aspirasi massa.
Namun, mereka enggan menjawab alasan absennya Ketua DPRD Zakky Sharry maupun pimpinan dewan lainnya dalam aksi tersebut.(Rizky)
