 |
| Acara audiensi antara mahasiswa dengan Disnakertrans Kabupaten Karawang. (Dok. Ist) |
KARAWANG – Suasana audiensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Jumat (7/11/2025), memanas ketika sejumlah mahasiswa mempertanyakan dugaan perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) ke Bali yang dinilai tidak transparan.
Pertemuan yang dihadiri perwakilan Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Jawa Barat dan BEM STIE Budi Pertiwi itu awalnya dijadwalkan sebagai forum klarifikasi. Namun, diskusi berkembang menjadi debat terbuka antara mahasiswa dan pejabat Disnakertrans.
Mahasiswa menyoroti penggunaan anggaran serta kejelasan hasil kunjungan kerja bersama Dewan Pengupahan (Depekab) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Karawang.
Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi, menegaskan bahwa perjalanan ke Bali tidak menggunakan dana daerah.
“Kegiatan itu tidak memakai APBD. Semua peserta berangkat dengan biaya pribadi masing-masing,” ujarnya.
Hal itu diperkuat oleh Kabid Hubungan Industrial, Ahmad Juhaeni, yang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan agenda resmi dinas, melainkan inisiatif Depekab dan LKS Tripartit.
“Ada 46 orang ikut serta. Kami belajar tentang hubungan industrial di Denpasar yang sangat harmonis dan minim konflik,” kata Ahmad.
Ia menambahkan bahwa anggaran APBD sempat direncanakan, tetapi batal digunakan karena kondisi keuangan daerah defisit.
“Akhirnya kami berangkat pakai dana pribadi, bukan APBD dan bukan patungan,” tegasnya.
Penjelasan itu tidak memuaskan mahasiswa. Sekretaris ISMAHI Jabar, Silvan Daniel Sitotus, menilai audiensi tidak menghasilkan klarifikasi berarti.
“Mereka hanya menyebut dana pribadi, tapi tidak menunjukkan dokumen, notulensi, atau hasil resmi dari kunjungan tersebut,” ujarnya.
Silvan juga mempertanyakan dasar pejabat berangkat atas nama jabatan namun mengaku memakai biaya pribadi.
“Kalau datang sebagai Disnakertrans, seharusnya ada laporan resmi. Kalau tidak, ini terkesan sekadar plesiran,” sindirnya.
Ia menuding kegiatan tersebut masuk dalam perencanaan LKPP SIRUP 2024, sehingga perlu ada kejelasan apakah anggarannya menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) atau tidak terserap.
Selain itu, mahasiswa menyoroti alasan Disnaker yang enggan membuka hasil kajian dengan alasan “strategi”.
“Publik berhak tahu strategi apa yang dianggap rahasia. Ini bisa jadi modus menutupi penggunaan dana,” kata Silvan.
Nada serupa dilontarkan Ketua BEM STIE Budi Pertiwi, Adji Rajab Permana, yang menilai perjalanan tersebut tidak relevan dengan tujuan pembelajaran hubungan industrial.
“Kalau mau belajar soal hubungan industrial harmonis, Karawang justru bisa jadi contoh. Ini lebih mirip rekreasi berkedok studi banding,” ujarnya.
Adji memberi tenggat waktu tujuh hari bagi Disnakertrans untuk membuka laporan hasil kunjungan.
“Kalau dalam seminggu tidak ada transparansi, kami siap turun ke jalan,” tegasnya.
Ia juga mengecam pernyataan salah satu pejabat Disnaker yang menyebut mahasiswa “berpikir kotor”.
“Kami justru berpikir jernih. Yang kami tuntut hanya transparansi dan akuntabilitas,” tutupnya. (*)
