RANTAU- DPRD Kabupaten Tapin mengelar Rapat Paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dan Ranperda Rencana Program Industri Kabupaten (RPIK) tahun 2021-2041
Rapat Paripurna dihadiri Bupati HM Arifin Arpan, Sekretaris Daerah (Sekda) Masyraniansyah, Ketua DPRD H.Yamani (partai Golkar) Wakil Ketua 1 H. Midpay Syahbani (partai PDIP), Wakil Ketua 2 H. Soelaeman Noor (partai PKB) hadir pula kepala kantor Kementrian Agama Tapin Drs H Mahrus dan kepala SKPD Pemkab Tapin.
Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2021 Kabupaten Tapin yang ditandatangani sebesar Rp 1.385.323.577.971 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sufiansyah dana tersebut di dapat dari PAD Rp 71.897.510.578, pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah Rp 871.916.790.000, lain-laninya Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 38.860.069.200
"Angka 1,3 triliun tersebut tidak ada perubahan saat penyampaian awal Kamis (19/11/20) yang lalu," ujar Sufiansyah, Kamis (26)11/20).
Sementara diawal pembacaan pandangan dari Fraksi PDIP yang memiliki 3 kursi dari 25 anggota di DPRD Tapin melalui juru bicaranya Wahyu Nugroho Ranoro mengucapkan selamat kepada HM Arifin Arpan atas penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 'cabai hiyung Tapin mendunia, pedasnya 17 x lipat'.
"Dalam pandangan fraksinya, menyampaikan 4 poin catatan untuk Ranperda APBD 2021 dan 3 point untuk Ranperda RPIK 2021-2041 namun tetap menerima dan menyetujui dua Ranperda tersebut untuk disahkan serta dilaksanakan," ucap Wahyu Nugroho.
Point point yang disampaikan PDIP kata Wahyu Nugroho, untuk Ranperda APBD 2021, fokus pada penyelesaian target RPJMD tahun 2018-2023 agar tetap mengalokasikan anggaran penanganan Covid-119 baik untuk kesehatan dan pemulihan ekonomi,
Memprioritaskan pelayanan dasar pendidikan,kesehatan,infrastruktur,pertanian sesuai visi misi bupati,untuk tetap mempertahankan penilaian BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengapresiasi atas perolehan peningkatan Dana Insentif Daerah (DID) 2021 yang tertinggi se Kalsel.
Dan untuk Ranperda RPIK PDIP berharap agar dapat terpetakanya industri unggulan Kabupaten Tapin, untuk dapat meningkatkan peluang berusaha dan bekerja untuk masyarakat, RPIK bisa menjadi pedoman buat DPRD sesuai tupoksinya yang sejalan dengan aspirasi masyarakat.(ron)
