 |
| Diskusi yang digelar Jaringan Lintas Kultural di Tosan Hotel Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 25 Juni 2022.(foto: ist) |
SUKOHARJO - Guna meredam potensi konflik sosial di masyarakat jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) Jaringan Lintas Kultural menggelar dialog publik dan temu tokoh bertajuk 'Ribut Politik di Medsos Tapi Tak Pernah Ikut Pesta Demokrasi', di Tosan Hotel, Sukoharjo Sabtu 25 Juni 2022.
Koordinator Jaringan Lintas Kultural, Sofwan Faisal Sifyan menuturkan, meskipun pilpres 2024 masih dua tahun mendatang, kegaduhan politik di media sosial sudah terlihat memanas.
Ironisnya kata l Faisal kegaduhan tersebut sebagian dilakukan oleh kelompok yang yang tidak ikut dalam pesta demokrasi.
"Maka mereka yang sudah aktif menyalurkan aspirasinya jangan terpancing mereka yang tidak ikut pemilu tapi aktif membentur benturkan," ujar Faisal.
Jika kegaduhan politik di medsos ini berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial. Terlebih saat ini polarisasi politik pasca Pilpres 2019 belum sepenuhnya reda.
"Kalau di elit gampang diredakan, karena bisa ada kepentingan yang suatu saat bisa damai. Tapi kalau di grassroot tidak mudah," terangnya.
Menurut Faisal, hendaknya mereka yang tidak puas dengan pemerintah menempuh jalur hukum untuk menyampaikan aspirasi atau kekecewaannya. Pasalnya negara ini adalah negara hukum, maka siapapun harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk mereka.yang tidak sepakat dengan sistem pemerintahan yang berlaku di negara ini.
"Saya pikir mereka yang kecewa cobalah menggunakan pendekatan politik yang diatur menurut hukum di negara ini, bukan membuat kegaduhan dan membentur - benturkan perbedaan pilihan," tutur Faisal.
Di sisi lain, menurut Faisal pihaknya meminta pemerintah berhati-hati dalam menelurkan kebijakan. Salah satunya kebijakan subsidi dan pengendalian harga kebutuhan pokok.
Masih menurut Faisal, kenaikan harga yang tidak terkendali, pengurangan atau pembatasan subsidi juga menjadi salah satu pemicu kegaduhan di media sosial.
Maka lanjut Faisal, berharap pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi dan fokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok. Hal ini wajib dilakukan agar tidak memicu gelombang kegaduhan.
"Pada kelompok tertentu masyarakat kesulitan untuk menjangkau harga yang naik. Pengurangan subsidi itu bertahap, jangan sampai satu harga naik, semua naik, kan repot kita. Ini jadi pemicu kegaduhan ketika menggelar pesta demokrasi, saya khawatir situasi tidak kondusif," tandasnya. (tim/red)
