KARAWANG - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang dilayangkan pada 8 Desember 2022 dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Menyikapi putusan tersebut, Partai Buruh mempersiapkan aksi besar-besaran untuk menolak keputusan PN Jakpus yang menunda pelaksanaan Pemilu.
"Pihaknya juga akan mengkampanyekan permasalahan ini di media sosial dengan tagar #SavePemilu #AksiBesarBesaran," demikian ujar Said Iqbal, Presiden Exco Partai Buruh kepada media, Sabtu (03/03/2023).
Sementara itu, Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Karawang Ramli mengatakan, pada prinsipnya secara nasional sampai daerah, instruksinya sama, satu komando.
"Masalah gugatan itu, kan antara (Partai) Prima dan KPU, walaupun dampaknya ke kita semua parpol yang lolos Pemilu 2024," ujar Ramli.
Dikatakannya, KPU menyatakan banding atas putusan tersebut. Kalau memang tetap hasilnya seperti itu, kita mengawalnya dalam bentuk kegiatan.
"Namun ini masih dipertimbangkan, aksinya seperti apa? Kemungkinan kita demo besar-besaran kalau hasilnya tetap dipaksakan penundaan pemilu," bebernya.
Sementara itu, pada 8 Maret 2023 besok, Partai Buruh juga akan menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Internasional di DPR RI.
"Mungkin dalam momen itu juga akan disampaikan statement penolakan penundaan pemilu. Biasanya dalam orasi akan disampaikan penolakan itu," tandas Ramli.
Ramli juga menegaskan bahwasanya Exco Partai Buruh Kabupaten Karawang saat ini masih fokus melakukan persiapan launching Posko Orange.
"Kami masih fokus launching Posko Orange dan penjaringan Bacaleg dari semua unsur," pungkas Ramli sekaligus kembali menegaskan terkait penolakan penundaan pemilu sesuai instruksi nasional.[Ari]
