 |
| Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto.(foto: ist) |
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, menjadi narasumber dalam acara talk show PKS Legislative Corner dengan tema 'Bahan Pangan Mahal, Rakyat Kesusahan' di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat 10 November 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Hermanto mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan pangan tidak disebabkan oleh faktor wilayah, melainkan oleh tindakan para pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab.
"Kenaikan harga bukan disebabkan oleh faktor wilayah akan tetapi karena adanya para pelaku yang mengambil kesempatan menaikkan harga," ucapnya.
Hermanto juga memaparkan bahwa para pelaku pasar seringkali menaikkan harga melebihi tingkat rasionalitas, dan banyak dari mereka berusaha untuk menguasai pasar, seperti dalam penjualan gabah.
"Harga gabah cenderung menaik, kita syukuri, karena dapat menguntungkan petani. Namun, tidak sebanding dengan kenaikan harga yang ada di pasar. Jadi para pelaku pasar yang bermain dalam menaikan harga," tambahnya.
Ia menegaskan perlunya pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dan membuat kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan ini. Pemerintah harus memiliki pengawasan yang kuat terhadap para pelaku pasar.
Pemerintah kata Hermanto, harus melakukan pengawasan, dan memiliki kebijakan yang bisa menurunkan harga, seperti operasi pasar dan bantuan sosial. Meskipun bantuan sosial dan operasi pasar sudah dilaksanakan, namun harga di pasar masih belum mengalami penurunan.
"Hal ini terjadi karena pemerintah belum tegas dalam menghadapi para pelaku pasar yang menguasai sejumlah bahan pangan," ujarnya.
Hermanto juga menjelaskan tentang program food estate, yang ia sebut belum tepat dalam alokasi sumber daya. Ia menyatakan bahwa komisi IV belum dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap program tersebut.
"Program food estate adalah program yang bagus, tetapi masih salah dalam hal alokasi sumber dayanya. Food estate tidak masuk dalam sektor Kementerian Pertanian atau sektor yang bermitra dengan Komisi IV, sehingga Komisi IV tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung," tutupnya.(**)
