 |
| Massa mahasiswa Unsika saat akan membuahkan aksi peringatan May Day di Lapangan Monas Jakarta, Kamis 1 Mei 2025.(foto: firzan) |
KARAWANG - Ribuan massa dari kalangan mahasiswa dan serikat pekerja di Karawang mengikuti aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Jakarta.
Aksi ini menjadi wadah penyampaian berbagai tuntutan terhadap kondisi ketenagakerjaan dan demokrasi di Indonesia.
Pantauan media di lapangan, sejak pagi hari ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dan Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang berangkat menuju Patung Kuda, Jakarta, untuk mengikuti aksi dalam rangka peringatan May Day Fiesta 2025.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sembilan tuntutan utama, di antaranya: penghapusan produk hukum anti-demokrasi, pencabutan UU Cipta Kerja, pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), reforma agraria, penindakan pelanggar HAM, pembubaran komando teritorial, pemangkasan anggaran pertahanan dan kepolisian, serta penolakan militerisasi kampus dan relasi kerja kemitraan.
Hal tersebut disampaikan salah satu mahasiswa dari Unsika saat akan berangkat ke Jakarta, Kamis 1 Mei 2025.
Sementara itu, dari sektor buruh, kurang lebih sebanyak 3200 orang dari berbagai serikat pekerja di Karawang juga bergerak menuju Jakarta.
Sebagian besar menuju Monas, dan sebagian lainnya ke kawasan Patung Kuda. Serikat-serikat yang terlibat antara lain DPC FSP TSK SPSI, SPN, FBK, PPMI, FSPMI, FSP LEM SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KEP SPSI, K-SARBUMUSI, FSPS, GARTEK, serta FSPEK KASBI dan GSPMII.
Para buruh menyuarakan beragam tuntutan, seperti perlindungan dalam UU Ketenagakerjaan yang baru, pembentukan Satgas PHK, pengesahan UU PRT, penolakan sistem kerja outsourcing dan hubungan kemitraan.
Mereka juga mengkritik kebijakan yang dianggap menindas kaum pekerja, seperti PHK massal, kenaikan biaya pendidikan, serta pembatasan kebebasan sipil.
Dalam narasi yang dibawa mahasiswa, aksi ini tidak hanya menjadi bentuk solidaritas terhadap perjuangan buruh, tetapi juga momentum menyuarakan keresahan kaum muda terhadap masa depan mereka sebagai calon pekerja.
"Kami menyoroti mahalnya biaya pendidikan, sulitnya akses pekerjaan, dan menurunnya ruang demokrasi di Indonesia," sebut peserta aksi (firzan).
