 |
| Ratusan massa buruh yang tergabung dalam FSP KEO SPSI saat aksi demo di depan PT Nestle Indonesia Kawasan Surya Cipta Karawang, Rabu 23 Juli 2025.(foto: firzan) |
KARAWANG - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Kabupaten Karawang menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik PT Nestlé Indonesia, kawasan industri Surya Cipta, Kecamatan Ciampel, Karawang, Rabu 23 Juli 2025.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan intimidasi terhadap dua orang saksi dalam proses persidangan hubungan industrial, serta desakan agar salah satu pejabat manajemen perusahaan dicopot dari jabatannya.
Massa aksi berasal dari berbagai daerah, seperti Karawang dan Bekasi. Mereka menuntut PT Nestlé Indonesia bertanggung jawab atas dugaan pelecehan verbal dan tekanan psikologis terhadap dua saksi bernama Ari Wibowo dan Trirusita Nur Wulandari yang tengah menjalani proses persidangan di Bandung.
Selain itu, massa juga mendesak agar Fajar Dewantara dicopot dari jajaran manajemen perusahaan karena diduga terlibat atau membiarkan intimidasi tersebut terjadi.
"Aksi ini bukan hanya bentuk solidaritas lokal, tapi perlawanan buruh lintas wilayah terhadap arogansi korporasi. Kami menuntut keadilan dan perlindungan terhadap saksi," ujar salah satu orator dalam aksi.
Aksi berlangsung damai dengan membawa berbagai spanduk dan atribut aksi, salah satunya bertuliskan 'Pecat Fajar Dewantara'.
Pimpinan aksi menegaskan, mereka memberikan waktu kepada perusahaan untuk merespons tuntutan tersebut.
"Jika tidak ada tindak lanjut yang memadai, aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan digelar," ujarnya saat berorasi.
FSP KEP SPSI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan menyerukan penyelesaian secara dialogis dan transparan guna mencegah konflik berkepanjangan.
Sementara Perwakilan PT Nestlé Indonesia melalui pihak Human Resources Development (HRD) Fernando sempat menemui perwakilan pengunjuk rasa dan menerima aspirasi yang disampaikan.
"Pihak perusahaan menyatakan komitmennya untuk memproses seluruh tuntutan sesuai mekanisme internal dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya. (Firzan)
