 |
| Wamen Dikdasmen RI Prof .DR. Atip Latipulhayat usai melakukan kunjungan di Yayasan Lampu Iman dalam rangka MPLS, Senin 14 Juli 2025.(foto: firzan) |
KARAWANG – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Yayasan Pendidikan Lampu Iman di Karawang, Senin, 14 Juli 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan berdialog dengan guru, siswa, serta pengurus yayasan pendidikan.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen turut didampingi oleh Anggota Komisi X DPR RI Verrell Bramasta, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang Wawan Setiawan, serta jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) setempat.
Dalam arahannya kepada siswa dan tenaga pendidik, Wamen menekankan pentingnya menjadikan MPLS sebagai masa yang menyenangkan dan edukatif, bukan intimidatif.
“Tujuan MPLS adalah mencetak generasi Qur’ani yang prestatif, mandiri, dan unggul. Tidak boleh ada rasa takut dalam proses pengenalan lingkungan sekolah. Ini harus menjadi masa yang menggembirakan bagi siswa,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Lajnah Pendidikan Yayasan Lampu Iman, Dr. Djajat Sudrajat, menyampaikan rasa syukurnya atas kunjungan Wamen. Ia juga memaparkan sejumlah capaian sekolah, seperti keberhasilan siswa dalam Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional serta prestasi dalam lomba bahasa Inggris tingkat provinsi.
Selain itu, yayasan juga terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Karawang, Wawan Setiawan, menjelaskan kondisi pendidikan di wilayahnya.
Ia menyebutkan bahwa Karawang saat ini memiliki 950 sekolah dasar dan 205 sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta.
Namun demikian, ia juga mengungkapkan berbagai kendala dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya terkait sistem zonasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami menerima banyak keluhan. Misalnya, rumah calon siswa hanya terpisah jalan dari sekolah, tetapi tidak bisa diterima karena berbeda wilayah administrasi. Ini menjadi perhatian kami, dan kami telah mengajukan penambahan daya tampung kepada Bupati,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wamen menegaskan bahwa sistem PPDB harus menjamin dua prinsip utama: akses pendidikan yang merata dan pemerataan mutu pendidikan. Ia juga menyoroti peran penting sekolah swasta dalam menampung peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Pemerintah mendukung pembiayaan pendidikan di sekolah swasta hingga 70 persen dari komponen biaya. Kami juga tengah merumuskan kebijakan agar pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta bisa digratiskan,” ujar Wamen.
Namun, ia menambahkan bahwa untuk sekolah dengan kekhususan, seperti Islam Terpadu, kontribusi masyarakat tetap diperbolehkan sesuai dengan ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Di akhir kunjungannya, Wamen mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Karawang, termasuk kepala dinas, guru, pengurus yayasan, dan tokoh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat terus membuka ruang dialog dan berkomitmen untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan nasional.
Kegiatan berlangsung lancar dan kondusif. Selain berdialog langsung dengan para siswa, Wamen juga meninjau ruang kelas serta berbagai fasilitas pendukung di SDIT Lampu Iman.(Firzan).
