 |
| Bangunan yang menjadi Dapur MBG di Kampung Budaya Karawang.(foto: Zen) |
KARAWANG - Keberadaan sebuah bangunan yang diduga digunakan sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di area Kampung Budaya, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, menjadi sorotan warga.
Bangunan tersebut disebut-sebut berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah dan dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Namun ironisnya, bangunan yang kini difungsikan sebagai dapur penyedia makanan bergizi itu diduga dimanfaatkan sebagai lahan bisnis tanpa koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa Wadas maupun melibatkan masyarakat sekitar.
Sekretaris Desa Wadas, Mulyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ataupun bentuk koordinasi apa pun dari penyelenggara program MBG.
"Kami sama sekali tidak ada koordinasi atau surat menyurat dari pihak terkait ke pemerintahan desa Wadas yang membuka Dapur Makan Bergizi di wilayah desa kami," ujar Mulyadi saat ditemui di ruang kerjanya.
Mulyadi juga menyampaikan bahwa pihak desa minim informasi terkait detail pelaksanaan program, mulai dari lokasi pasti dapur MBG, sekolah penerima manfaat, hingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut.
"Kita juga belum mengecek ke lokasi dan sekolah mana saja yang mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Kita minim informasi dari programnya dan tenaga kerjanya terkait masyarakat yang dipekerjakan," terangnya.
Hal senada disampaikan Ketua BUMDes Hebat Desa Wadas, Ngadiman. Ia mengaku telah berkunjung ke lokasi dapur MBG untuk bersilaturahmi, namun tidak bertemu dengan pengelola.
"Kami sudah ke lokasi, tapi pihak pengelola sedang tidak ada di tempat," ujarnya singkat saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat 22 Agustus 2025.
Sementara itu, Kepala Dusun 1 Desa Wadas, Ires, ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, juga mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas dapur MBG di wilayah Kampung Budaya.
"Tidak tahu menahu keberadaan kegiatan Dapur MBG di Kampung Budaya tersebut," jawabnya singkat.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi dan akuntabilitas program MBG yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Minimnya koordinasi dengan Pemerintah Desa dinilai berpotensi mengganggu efektivitas program serta menimbulkan persoalan di kemudian hari, mengingat peran vital desa dalam pengelolaan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara program Makan Bergizi Gratis terkait permasalahan kurangnya koordinasi tersebut.(Zen)
