 |
| Ketua Umum Komando Dudung Ridwan.(foto: mu) |
KARAWANG – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Karawang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (Komando) melakukan pertemuan dan silaturahmi untuk memperkuat sinergi, Jumat (31/10/2025).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama untuk menyoroti berbagai dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang serta berbagai kebijakan publik yang dinilai memberatkan masyarakat.
Ketua Umum Komando, Dudung Ridwan, mengatakan bahwa masyarakat harus lebih aktif mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Saatnya masyarakat menyoroti berbagai permasalahan, khususnya dugaan korupsi di instansi pemerintah daerah Karawang saat ini,” ujar Dudung.
Ia menyebutkan, terdapat 16 organisasi masyarakat yang tergabung dalam aliansi Komando. Seluruhnya sepakat satu pandangan untuk menindaklanjuti berbagai temuan dugaan korupsi di sejumlah dinas di Karawang.
“Hasil pertemuan hari ini, kami sepakat dalam waktu dekat akan melakukan aksi unjuk rasa damai ke Pemda. Masing-masing ormas yang tergabung akan mengerahkan massanya,” kata Dudung.
Dudung juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan bukti terkait dugaan korupsi di berbagai dinas, yang siap diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.
Selain menggelar aksi damai di Pemda dan Kejari Karawang, pihaknya juga berencana mengirim surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan temuan dugaan korupsi tersebut.
“Selain ke Pemda dan Kejari, kita juga akan berkirim surat ke Kejati Jabar dan KPK,” terang Dudung.
Selain persoalan dugaan korupsi, Komando juga menyoroti kenaikan signifikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kenaikan PBB-P2 yang sangat tinggi, bersamaan dengan kenaikan tunjangan anggota DPRD Karawang yang di luar nalar, juga menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Dudung memastikan bahwa surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dan laporan ke lembaga hukum akan dikirim pekan depan.
“Minggu depan dipastikan surat akan dikirim, baik pemberitahuan aksi unjuk rasa maupun surat resmi ke KPK dan Kejati Jabar,” pungkasnya.(MU)
