 |
| Dudung Ridwan (foto: ist) |
KARAWANG – Seruan aksi penolakan terhadap kenaikan pajak daerah yang disuarakan Koalisi Masyarakat Indonesia Maju menuai beragam tanggapan.
Tak sedikit yang menuding kelompok ini sebagai bagian dari oposisi, bahkan muncul isu bahwa aksi tersebut bermuatan politik dengan tujuan menjatuhkan Bupati Karawang.
Menanggapi tudingan itu, Dudung Ridwan, penanggung jawab aksi sekaligus perwakilan Koalisi Masyarakat Indonesia Maju, memberikan klarifikasi tegas.
“Orang yang berpikir kami kelompok oposisi, apalagi soal dukung-mendukung, itu orang yang berpikiran picik. Persoalan kami adalah soal kebijakan pemerintah. Bagi saya, siapa pun yang terpilih menjadi bupati, itu bukan masalah. Siapa yang menjabat, ya itu yang kami akui, kami dukung, dan kami kawal kebijakannya selama berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Dudung, Senin 3 November 2025.
Saat disinggung terkait isu bahwa aksi yang digelar bertujuan untuk menurunkan Bupati Karawang, Dudung menepis keras tudingan tersebut.
“Kalau saya punya pikiran seperti itu, sama saja saya orang bodoh. Secara kinerja, Bupati sekarang saya nilai berhasil. Saya kenal beliau bukan setahun dua tahun, bahkan kami satu almamater. Lagian, apa untungnya buat saya kalau mau nurunin Bupati?” tegasnya.
Dudung menambahkan, dalam seruan aksi yang beredar tidak ada satu pun kalimat yang mengarah pada upaya menjatuhkan kepala daerah.
Ia bahkan mengaku sangat berhati-hati dalam merancang aksi tersebut agar tidak ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kepentingan lain.
“Kalau jeli membaca seruan aksi, tidak ada sedikit pun bahasa ‘turunkan Bupati’. Kami sangat berhati-hati karena khawatir aksi ini dimanfaatkan oleh pihak lain,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dudung menegaskan bahwa aksi penolakan ini murni berangkat dari keresahan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan pajak yang dinilai terlalu tinggi, bahkan mencapai 620 persen.
Ia juga mengingatkan bahwa produk hukum yang menjadi dasar kebijakan tersebut bukan ditandatangani oleh Bupati saat ini, melainkan dikeluarkan pada masa kepemimpinan Cellica Nurrachadiana.
“Kami bersama rekan-rekan dari Koalisi Masyarakat Indonesia Maju sedang melakukan kajian lebih dalam terkait kenaikan pajak ini. Yang terpenting, kami ingin memastikan aksi ini tidak ditunggangi pihak berkepentingan, agar tujuan dan maknanya tidak terciderai,” pungkas Dudung.(MU)
