 |
| Musyawarah antara Pihak RS Permata Keluarga dengan Perwakilan Warga Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur terkait Pengelolaan Parkir Rumah Sakit yang dimediasi Polsek Telukjambe Timur, Jumat 10 Juli 2026.(foto: ist) |
KARAWANG - Polemik rencana pengelolaan area parkir Rumah Sakit Permata Keluarga di Galuh Mas Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, kembali memanas.
Perselisihan yang telah berlangsung cukup lama itu akhirnya dimediasi oleh Polsek Telukjambe Timur dengan mempertemukan pihak rumah sakit dan perwakilan warga Desa Sukaharja di Mapolsek Telukjambe Timur, Jumat (10/7/2026).
Musyawarah tersebut dihadiri Kapolsek Telukjambe Timur Kompol Aries Riyanto bersama jajarannya, Kepala Desa Sukaharja Iwan Setiawan, Sekretaris Desa Ade, unsur BPD, Karang Taruna Bhina Bakti, BUMDes Sukaharja, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Sementara dari pihak Rumah Sakit Permata Keluarga hadir perwakilan manajemen, dr. Nissino, didampingi tiga orang stafnya.
Dalam forum itu, warga kembali menyampaikan keberatan atas rencana pengelolaan parkir yang akan dilakukan langsung oleh pihak rumah sakit melalui Perusahaan yang sudah dipersiapkan pihak manajemen rumah sakit.
Menurut mereka, pengelolaan area parkir seharusnya dapat melibatkan masyarakat atau BUMDes sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi warga sekitar.
Menanggapi hal tersebut, dr. Nissino menegaskan bahwa Rumah Sakit Permata Keluarga tetap berkomitmen membangun kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat di berbagai sektor. Ia menyebut pihaknya siap membuka peluang kemitraan dalam penyediaan alat tulis kantor (ATK), jasa katering, dan kebutuhan lainnya selama memenuhi standar kualitas dan harga yang ditetapkan.
"Kami ingin membantu desa, termasuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat dan membuka peluang kerja sama di berbagai bidang. Namun untuk pengelolaan parkir tetap akan dikelola oleh pihak rumah sakit karena sudah memiliki vendor sendiri," ujarnya.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan pengalaman pengelolaan parkir di sejumlah cabang Rumah Sakit Permata Keluarga yang dinilai kurang efektif ketika dikelola pihak luar. Pengelolaan secara internal dianggap lebih mampu menjaga kualitas pelayanan kepada pasien sekaligus mencegah munculnya tarif parkir yang memberatkan masyarakat.
Selain itu, pihak rumah sakit juga menyatakan siap mendukung berbagai kegiatan pemerintah desa maupun kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Sementara itu, Sekretaris Desa Sukaharja, Ade, mengungkapkan bahwa sejak awal berdirinya rumah sakit, manajemen sebelumnya pernah menyampaikan bahwa setiap vendor yang akan bekerja sama dengan rumah sakit akan berkoordinasi dan meminta rekomendasi dari pemerintah desa.
Saat itu, kata dia, pemerintah desa hanya mengusulkan agar pengelolaan parkir dapat melibatkan masyarakat setempat.
Di sisi lain, Sekretaris BUMDes Sukaharja, Iyus, menilai keberadaan rumah sakit hingga kini belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga Desa Sukaharja. Menurutnya, berbagai komitmen kerja sama yang disampaikan dalam sejumlah musyawarah sebelumnya belum pernah diwujudkan.
"Apa yang disampaikan pihak rumah sakit soal kerja sama dengan lingkungan atau BUMDes selama ini hanya sebatas ucapan. Sampai sekarang belum ada realisasi yang nyata," katanya.
Iyus menambahkan, peluang kerja sama sebenarnya dapat diwujudkan apabila pihak rumah sakit memberikan ruang kepada BUMDes maupun pelaku usaha lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyoroti dugaan bahwa hampir seluruh aktivitas ekonomi di lingkungan rumah sakit dikelola secara internal, termasuk rencana pengelolaan parkir yang disebut-sebut akan dikelola oleh pihak yang masih memiliki hubungan keluarga dengan komisaris rumah sakit.
"Perusahaan yang berdiri di wilayah desa seharusnya mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, bukan justru menutup ruang partisipasi warga," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Karang Taruna Bhina Bakti, Barong, mengaku warga mulai kehilangan kesabaran karena serangkaian dialog yang telah dilakukan dinilai belum menghasilkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
"Kami sudah beberapa kali mengikuti musyawarah yang difasilitasi Pemerintah Desa Sukaharja. Namun setiap kali ada kesepakatan, pihak rumah sakit justru dinilai mengulur waktu dan tidak menepati apa yang telah disampaikan dalam forum," ujar Barong.
Ia menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada keputusan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, warga bersama Karang Taruna dan BUMDes telah bersepakat untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengelolaan parkir tersebut.
"Kalau masih belum ada keputusan, kami akan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Ini merupakan bentuk perjuangan masyarakat agar keberadaan rumah sakit juga memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar," pungkasnya.
Hingga musyawarah berakhir, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Pihak rumah sakit tetap pada pendiriannya untuk mengelola area parkir secara mandiri, sementara warga tetap bersikeras agar pengelolaannya melibatkan masyarakat atau BUMDes.(**)
