 |
| Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf |
JAKARTA- Jumlah guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) masih harus ditambah kuantitasnya dengan keberadaan para guru honorer.
Sayangnya, penyelesaian persoalan kebutuhan guru dan pengangkatan guru honorer sangat lambat dilakukan Pemerintah.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan para pejebat eselon satu di lima kementerian, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/20).
Hadir dalam rapat tersebut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Bidang Aparatur Kemenpar RB, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Badan Kepegawaian Nasional.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan, jumlah guru honorer saat ini sekitar 150 ribu orang. Jumlah tersebut harus segera diangkat menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Namun, progres pengangkatan begitu lambat.
“Kita akan dalami apa yang menjadi kesulitan pemerintah sehingga proses ini berjalan lambat,” ujar Dede.
Saat ini, Pemerintah sedang menjalankan program pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dalam program ini kebutuhan guru kian meningkat. Apalagi, sambung Dede, PJJ diwacanakan untuk dipermanenkan oleh pemerintah. Namun, komisi X DPR RI sendiri belum memberi persetujuan soal itu.
Sementara seperti dikutif dari situs resmi DPR RI, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril menjelaskan, untuk kebutuhan pemenuhan guru ada tiga faktor penting yang harus dipenuhi, yaitu anggaran, kepegawaian, dan kualitas guru. Saat ini, jelas Iwan, untuk menetukan jumlah kebutuhan guru, harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
“Ada tiga asumsi utama dalam menghitung kebutuhan guru. Pertama, guru mengajar 30 jam per minggu. Real time-nya 22,5 jam. Guru dapat mengajar di lebih dari satu sekolah di kabupaten/kota yang sama. Sementara estimasi jumlah kebutuhan guru non-ASN di sekolah negeri, sekitar 835.000. Kalau kita hitung dengan guru pensiun 2020 dan 2021 angkanya mencapai 960.000 yang kita butuhkan,” papar Iwan. (rls/red)
