![]() |
Pemerhati dari ARR Institute Amrul Mustofa |
BEKASI- Pemerhati Bekasi dari ARR Institute, Amrul Mustofa, soroti kondisi Kabupaten Bekasi pasca meninggalnya Bupati H. Eka Supria Atmaja.
Hal yang disoroti terutama tentang penentu kebijakan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat terkait kompleknya pekerjaan dan permasalahan akibat wabah Pandemi Covid-19
Pria jebolan Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung Jawa Barat yang juga aktivis lingkungan hidup itu, prihatin dengan kondisi kekosongan jabatan Bupati Bekasi. Karena menurutnya, saat ini masyarakat Kabupaten Bekasi sedang membutuhkan sosok pemimpin yang paham tentang kultur dan kebutuhan warga Bekasi terutama tentang kebijakan
"Saya melihat Kabupaten Bekasi sebagai daerah strategis nasional dan daerah yang memiliki banyak potensi, sehingga kekosongan kepemimpinan terlebih kekuasaan akan sangat berdampak serius bagi program-program yang sudah tersusun sebelumnya. Terutama dimasa pandemi Covid-19 dan PPKM Darurat," kata Amrul Kamis (15/07/2021).
Sekarang, lanjutnya, masyarakat Bekasi sangat membutuhkan figur pemimpin yang secara serius melakukan tindakan nyata. Bisa menciptakan rasa aman dari ancaman gangguan kesehatan dan ancaman kesulitan ekonomi.
"Dengan adanya kekosongan jabatan Bupati seperti sekarang, jangan sampai masyarakat menjadi korban. Contoh disaat masyarakat butuh bantuan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19 tidak ada yang bisa mengambil kebijakan. Apalagi PPKM Darurat sedang berjalan seperti sekarang ini," tuturnya.
Dikatakan Amrul, perlu diketahui bersama, sangat banyak warga Kabupaten Bekasi yang terpapar Covid-19. Sedangkan rumah sakit sudah tidak bisa lagi bisa menampung pasien yang terpapar. Bahkan banyak korban yang meninggal, kalau sudah seperti ini bagaimana penanganan dan penanggulangan nya? Sedangkan Kabupaten Bekasi sudah tidak ada Bupati nya.
"Meskipun kekosongan jabatan Bupati hari ini sudah di isi oleh Plh Sekda, yang merangkap menjadi Plh Bupati tetap saja untuk kepentingan masyarkat tidak akan berjalan efektif," sindirnya.
"Sebenarnya Kabupaten Bekasi ini adalah wilayah yang terintegrasi dalam koridor Jabodetabek merupakan daerah objek vital nasional, dimana di dalamnya ada kawasan industri, yang seharusnya program pembangunan harus terus berjalan khususnya di sektor infrastruktur, sosial kemasyarakatan, pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu," tandasnya.(sigit)