 |
| Ketua Forum Silaturahmi Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (Format) H.Apuk Idris (foto: istimewa) |
BEKASI - Forum Silaturahmi Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (Format) Bekasi Raya Sentil Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Kementrian Dalam Negri Republik Indonesia (Kemendagri RI) Perihal jabatan Bupati Bekasi diisi Plh pasca mendiang Eka Supria Atmaja tutup usia disaat Peraturan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Cegah Penyebaran Covid-19 sedang berjalan.
Menurut Ketua Format Bekasi Raya H.Apuk Idris mengatakan, kejadian jabatan Bupati Bekasi diisi PLH tersebut dampak dari terlalu banyak campur tangan pihak Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri yang terus menerus bermanuver untuk membatalkan hasil Pemilihan Wakil Bupati yang telah di laksanakan oleh DPRD.
"Dengan adanya jabatan Bupati Bekasi di isi PLH saat PPKM Darurat cegah penyebaran Covid-19 ini dampak dari terlalu banyak campur tangan nya pihak Gubernur Jawa Barat dan Kemendagri yang terus bermanuver berupaya membatalkan hasil pemilihan Wakil Bupati Bekasi yang digelar oleh DPRD pada tahun 2020 lalu," kata H.Apuk Selasa (13/07/2021).
Seandainya, sambung H.Apuk, jika pihak Gubernur Jabar dan pihak Kemendagri tidak banyak bermanuver dalam hasil pemilihan Wakil Bupati Bekasi pastinya disaat mendiang Eka (Bupati Bekasi) tutup usia langsung di isi oleh wakil nya.
"Kalo sudah seperti ini, yang jadi korban masyarakat Bekasi contoh, disaat masyarakat butuh bantuan dan perhatian dari Pemerintah dalam hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19 jadi tidak ada yang bisa mengambil kebijakan. Apalagi PPKM Darurat sedang berjalan seperti sekarang ini. Maka sudah bisa dipastikan kondisi masyarakat kian terhimpit baik secara ekonomi, maupun ancaman gangguan kesehatan akibat terpapar Covid-19," ungkapnya.
Perlu kita ketahui bersama imbuh H.Apuk, hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi warganya terpapar Covid-19, sedangkan rumah sakit yang ada sudah tidak bisa lagi bisa menampung pasien yang terpapar.
"Kalo sudah seperti ini bagaimana penanganan dan penanggulangan nya sedangkan Kabupaten Bekasi sudah tidak ada bupati nya," tegasnya.
Meskipun kekosongan jabatan bupati hari ini tambah H.Apuk, sudah diisi oleh Plh Sekda yang merangkap menjadi Plh Bupati, tetap saja untuk kepentingan masyarkat tidak akan berjalan efektif.
"Kami bukan mau menggertak, kita ketahui bersama, kita itu sekarang sudah tidak memiliki bupati dan kalo sampai pihak Gubernur Jabar dan Mendagri masih terus bermanuver tentang hasil pemilihan wakil Bupati Bekasi dan terus menerus jabatan bupati dibuat seperti ini, kami bersama para tokoh dan masyarakat akan membawa Kabupaten Bekasi keluar dari Provinsi Jawa Barat dan kami akan meminta bergabung dengan DKI Jakarta," tutupnya. (sigit)
