 |
| Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak, di Halaman Pendopo Kabupaten Pandeglang, Selasa (13/7/21) (foto:HAS) |
PANDEGLANG- Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang melakukan Aksi Demontrasi di Kantor Bupati menuntut agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak ditunda.
Kabupaten Pandegelang adalah salah satu dari sekian daerah yang akan melangsungkan Pesta Demokrasi di tingkat desa, sontak hal ini menjadi sorotan dari HMI Cabang Pandeglang karena ditemukan banyaknya kejanggalan yang terjadi di setiap tahapan-tahapan Pilkades tersebut.
Koordinator Aksi Handoko Syarief, dalam orasinya menyampaikan, pelaksanan Pilkades kali ini, kami menilai banyak kejanggalan yang terjadi, itu akibat dari regulasi yang dibuat tidak jelas. Salah satunya tidak adanya Lembaga Pengawas Independen.
"Inilah yang sangat berdampak banyaknya pelanggaran atau sengketa yang terjadi di setiap tahapan, yang telah dilaksanakan," ucapnya saat memberikan orasinya.
Sebagai contoh kata Handoko, ketika di salah satu desa di Kecamatan Picung yang mengakibatkan adanya unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat. Dan di salah satu desa di Kecamatan Sindangresmi.
"Itu juga tidak menutup kemungkin pasti terjadi di desa-desa lainnya. Dan hal ini tidak ada tindakan secara hukum dalam penyelesaian hal tersebut," tegasnya.
HMI Cabang Pandeglang juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal menyelenggarakan demokrasi harus berasaskan keadilan bagi seluruh masyarakat yang akan berpartisipasi dalam Pilkades tersebut.
"Untuk itu HMI meminta agar segera direvisi-nya PERBUP tentang Pilkades dan dibentuknya Lembaga Pengawas, guna untuk meminimalisir pelanggaran atau sengketa yang terjadi dan akan terjadi," terang Handoko.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Hadi Setiawan menegaskan, kami menilai, pelaksanaan Pilkades ini terkesan dipaksakan. Karena melihat regulasi yang dibuat terkesan mencacati nilai-nilai demokrasi, demikian juga mengenai anggaran untuk pelaksanaan Pilkades juga banyak dikeluhkan oleh beberapa Panitia tingkat desa.
"Maka kami dalam hal ini menyuarakan aspirasi agar bagaimana demokrasi itu harus diwujudkan secara adil, jujur dan bersih serta tidak adanya permainan yang dilakukan oleh sekelompok oknum kekuasaan," tandas Hadi.
Dalam kondisi yang masih dilanda Corona Virus Desease 19 ini, HMI Cabang Pandeglang meminta agar Pemerintah Kabupaten untuk memfokuskan ke penanganan Covid-19, karena Pandeglang yang sudah berada di zona orange.
"Kondisi saat ini juga harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Pilkades, mengingat Kabupaten Pandeglang termasuk dalam zona orange. Dan tidak menutup kemungkinan ketika dilaksanakannya Pikades tersebut adanya perkumpulan masyarakat dan klaster Covid-19 semakin melonjak tinggi dan Kabupaten Pandeglang akan menjadi zona merah," tandasnya.(has)
