 |
| Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin Rahmadi saat diwawancarai wartawan, Kamis (9/9/21)(foto: ist) |
RANTAU- Kabupaten Tapin miliki 12 kecamatan dan 126 desa, saat ini dari seluruh desa se-kabupaten sudah memiliki
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Bumdes merupakan salah satu program pemerintah untuk peningkatan pendapatan keuangan pemerintah desa. Dan juga untuk meningkatkan kegiatan dan perekonomian masyarakat di pedesaan, dengan mengelola segala potensi sumber daya yang ada, sehingga tercapainya kesejahteraan warga di desa.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Rahmadi, Kamis (9/9/21).
Pendirian Bumdes merujuk pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tapin Rahmadi melalui Kabid Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Iwan Satriyansyah mengatakan, di Kabupaten Tapin yang terdiri dari 126 desa yang ada di 12 Kecamatan se-kabupaten seluruhnya sudah memiliki Bumdes.
"Sudah terbentuk 126 Bumdes di Tapin namun belum secara keseluruhannya aktif," terang Iwan.
Iwan lebih lanjut menjelaskan, data tahun 2020 dari 126 Bumdes yang ada itu, baru 78 Bumdes yang aktif dan 52 Bumdes berkembang meski dari 52 yang aktif itu belum keseluruhan mampu memberikan PADes bagi desanya dan belum bertambahnya atau dapat meningkatkan modal usahanya.
"Sebanyak 78 bumdes aktif, 52 berkembang dan ada 3 bumdes yang sudah mampu memberikan pendapatan asli bagi desa serta modalnya meningkat," jelasnya.
Kabid Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif DPMD Tapin mengatakan tiga bumdes yang berkembang itu yakni Bumdes Desa Mekarsari Kecamatan Binuang dengan usahanya budidaya pertanian sayuran hidroponik, Bumdes Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang dengan usahanya bidang pengemasan beras dan Bumdes Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat dengan usahanya peternakan ayam potong.
"Bahkan Bumdes Desa Mekarsari Binuang menjadi salah satu bumdes yang bergerak di bidang usaha budidaya pertanian hidroponik. Sebagai percontohan dari Kementrian Pertanian dan Bumdes Desa Ayunan Papan, yang bergerak di bidang peternakan ayam, pada tahun 2020 lalu sudah mampu memberikan PADes bagi desanya sebesar kurang lebih Rp 27 juta," ujarnya.
Diwartakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sedang gencar melakukan sosialisasi pembentukan Bumdes menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) atau dengan kata lain menggabungkan modal usaha Bumdes ke Bumdesma.
Adapun total sekitar 42 bumdes yang tergabung menjadi enam Bumdesma se Kabupaten Tapin, yakni Kecamatan CLU 13 Bumdes bergabung menjadi satu Bumdesma, Kecamatan CLS 13 Bumdes menjadi 1 Bumdesma, Kecamatan Piani 8 Bumdes menjadi 2 Bumdes, Kecamatan Hatungun 8 Bumdes menjadi 1 Bumdesma dan 1 Bumdes Kecamatan Salam Babaris menjadi 1 Bumdesma.
Kepala Desa Bramban Kecamatan Piani H Ruston Nawawi yang juga selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Tapin mengatakan, alasan kenapa menggabungkan Bumdes di desanya menjadi Bumdesma agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) Bramban.
"Agar pendapatan desa lebih meningkat, jadi ada tambahan pendapatan bagi desa, disamping pendapatan lain. Dan juga berharap dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Bramban," terangnya.
Ia mengatakan pihak Pemerintah Desa Bramban menyertakan modal untuk Bumdesma sebesar Rp 200 juta. Dan penyertaan modal tersebut dialokasikan dari dana desa dalam APBDes tahun 2021 yang sudah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bramban, serta disepakati oleh pihak terkait lainnya.
"Sebelumnya Bumdes Bramban bergerak di bidang usaha penjualan tabung gas elpiji dan Brilink. Hingga saat ini masih berjalan, sudah meningkat dan bisa menambah PA Des baru dari usaha BRIlink saja," terang H Ruston Nawawi Kepala Desa Bramban.(ron)
