 |
| Kesbangpol Kabupaten Tapin saat menggelar Rapat Koordinasi |
RANTAU - Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) gelar Rapat Koordinasi bertempat di Aula Kantor Bakesbangpol Tapin Jl Jenderal Sudirman Bypass Rantau Kabupaten Tapin, Selasa (23/11/21).
Rakor tersebut dibuka oleh Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Tapin Rahbaini dan dihadiri oleh Kasat Intelkam Polres Tapin AKP Catur Widiyanto, Pasi Intel Kodim 1010/Tapin Kapten INF Waluyo, BIN daerah Kalsel perwakilan Tapin, Humas Kemenag Tapin Mursalin,Kabid P2P Dinkes Tapin Puji Winarta, Satpol PP dan Damkar, Bagian Pemerintahan Setda Tapin Reza Muhidin serta perwakilan SKPD Pemkab Tapin lainnya.
Informasi diterima beritapembaruan.id dalam Rakor tersebut mengemuka bahwa di Kabupaten Tapin masih ada beberapa permasalahan yang timbul dan terjadi di tengah masyarakat, sehingga harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak guna menghindari timbul dan terjadinya konflik sosial lebih besar.
Menurut Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbang Tapin Rahbaini, permasalahan yang timbul dan terjadi di masyarakat itu salah satunya terkait sosial, kesenjangan ekonomi, pelanggaran hukum dan lainnya sehingga harus diwaspadai sejak dini oleh semua pihak, karena berpotensi bisa menimbulkan konflik, dan perkara hukum di tengah masyarakat. Dan itu bisa berdampak pada gangguan keamanan sehingga terhambatnya pembangunan di daerah.
"Namun apabila mendapatkan informasi terkait konflik sosial sekecil apapun di tengah masyarakat kita akan segera menyikapinya dan berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan agar kondusivitas tetap terjaga," ujarnya.
Rahbaini mengatakan, bahwa salah satu tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kewaspadaan Dini Nasional adalah mendeteksi secara dini dan merekomendasikan kepada pemerintah terkait ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan laju pemerintahan.
"Tujuan dilaksanakannya Rakor ini untuk menyamakan visi dan persepsi serta sikap segenap instansi terkait dalam melaksanakan pencegahan secara dini dan penanganan persoalan yang akan terjadi di daerah," tutupnya.(ron)
