 |
| Ribuan pekerja tambang dan sopir truk didampingi anak dan istri menggelar aksi UNRAS menuntut dibukanya Police Line jalan Haulling di Kabupaten Tapin, Rabu (22/12/21)(foto:ist) |
BANJARMASIN - Ribuan pekerja jasa angkutan dan tongkang batubara dengan membawa para istri dan anak - anak dari Kabupaten Tapin, Kabupaten HSS melakukan aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin, Rabu (22/12/21).
Ribuan massa yang melakukan aksi unjuk rasa itu merupakan para pekerja jasa angkutan dan tongkang batubara terimbas police line jalan Haulling KM 101 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan dampak dari perselisihan dua perusahaan (PT.AGM dan PT. TCT) Kabupaten Tapin.
Informasi diterima beritapembaruan.id aksi unjuk rasa para pekerja jasa angkutan dan tongkang itu selain membawa anak dan istri mereka juga didampingi oleh Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK APP) Kalsel dan Forum LSM Hulu Sungai Selatan (HSS).
Terpantau ratusan aparat dari kepolisian Polda Kalsel, Polres Banjarmasin dan aparat TNI bersiaga mengawal aksi unjuk rasa yang menuntut agar police line di jalan khusus angkutan batubara atau jalan Haulling KM 101 di Tapin itu segera dibuka.
Berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan menghiasi aksi massa yang melakukan unjuk rasa itu salah satunya " Kasihan Anak Bini Kami Buka Pang Jalan Haullingnya ", tulisan dalam poster lainnya "Buka Jalan Haulling Tempat Kami Begawi Gasan Mencari Duit Jujuran".
"Kami meminta keadilan dan kami berada di sini mendampingi mereka masyarakat yang menjadi korban police line untuk membela yang benar, bukan membela yang bayar karena nasib puluhan ribu keluarga yang hampir sebulan menganggur dipertaruhkan," ujar Aliansyah Koordinator KPK APP Kalsel kepada beritapembaruan.id.
Aliansyah menegaskan kalau tuntutannya dalam aksi kali ini tidak dikabulkan maka ia bersama kawan - kawan Asosiasi pekerja angkutan dan tongkang batubara akan melakukan aksi lanjutan ke istana negara di Jakarta.(ron)
