 |
| Kepala BKAD Tapin Sufiyansyah.(foto:ist) |
RANTAU - Realisasi serapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Kalsel hingga akhir tahun, masih rendah atau di bawah target semula, yang ditargetkan bisa mencapai pada kisaran angka 90 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapin Sufiyansyah menyampaikan, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Tapin hingga saat ini Senin (26/12/22) baru pada kisaran angka 66,73 persen dari total pagu APBD sebesar Rp1,8 triliun.
Masih rendahnya realisasi penyaluran anggaran itu kata Kepala BKAD, alasannya karena belum diterimanya bantuan keuangan triwulan dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan Pemkab Tapin.
"Namun angka 66,73 persen ini jika dilihat dari penerimaan pendapatan yang sudah kita terima sebanyak 67,18 persen, hampir sesuai hanya ada selisih kurang lebih 1 persen dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran," jelasnya di Rantau Selasa (27/12/2022).
Sufiansyah menyebutkan, sumber terbesar pendapatan APBD Pemkab Tapin bersumber dari bantuan keuangan Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasa diberikan Pemerintah Pusat per triwulan tiap tahunnya.
"DAU murni kita gunakan untuk belanja rutin khususnya belanja pegawai. Sedangkan untuk kegiatan fisik dan lainnya kita mengambil atau menggunakan dana bagi hasil (Royalti) sumber daya alam dan pengembalian PPN/PPH dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
Kepala BKAD Tapin sebut, pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), royalti sumber daya alam dan DBH dari pajak yang diberikan atau pengembalian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Tapin ini tiap tahunnya cukup besar, angkanya mencapai lebih dari 400 miliar.
"Jika sumber pendapatan kita dari pusat ini realisasinya bisa cepat, maka dipastikan sampai akhir tahun atau dalam waktu 2-3 hari ke depan realisasi penyaluran anggaran kita bisa mencapai angka minimal 80 persen atau lebih," tandasya.(ron)
.jpg)
