 |
| Ilustrasi |
KOTABARU - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP Kalbagtim) terus bergerak mempercepat progres pembebasan lahan jalur SUTT 150 kV khususnya yang melewati beberapa Desa di Kecamatan Kelumpang Barat.
Diketahui, pembebasan lahan di Kecamatan Kelumpang Barat ini memang cukup rumit dikarenakan adanya permasalahan tapal batas antar desa.
Seperti yang disampaikan Alfian Noor, Staf PT. PLN UPP 4 Kalbagtim pada saat di lapangan ditemui kendala administrasi dalam pengurusan legalitas kepemilikan lahan milik masyarakat karena permasalahan tapal batas antar Desa Gendang Timburu dengan Magalau Hulu.
"Di lapangan kami temui ada kendala administrasi legalitas kepemilikan lahan warga akibat kekeliruan batas antar desa," ucapnya.
Menyikapi hal tersebut, PT. PLN hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan dukungan dengan mendorong pihak desa turut bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kita akan konfirmasi ke Perangkat Desa, akan kita pastikan bagaimana tapal batas yang sah, mengingat ini menyangkut legalitas kepemilikan lahan warga yang akan kita berikan kompensasi," tegasnya.
Pemberian kompensasi harus tepat sasaran sesuai dengan kepemilikan lahan yang sah, sehingga perlu adanya kepastian hukum berkenaan dengan tapal batas antar desa tersebut.
Alfian berharap agar permasalahan antar desa tidak mengorbankan warga, khususnya bagi pemegang legalitas kepemilikan lahan.
Untuk itu, dalam rangka menyukseskan pembangunan Proyek Strategis Nasional bidang kelistrikan sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, khususnya progres pembebasan lahan jalur SUTT 150 kV Tarjun - Sungai Durian, tentunya sangat memerlukan dukungan dari seluruh pihak, jangan sampai ego sektoral seperti tapal batas mengorbankan masyarakat pemilik lahan, bahkan berdampak terhadap tertundanya pembebasan lahan.
"Sesuai instruksi pak Jokowi, kami mohon dukungan dari Perangkat Desa khususnya masalah tapal batas ini, sehingga proses pembebasan lahan segera selesai," pungkas Alfian.(Rag02)
