 |
| Puluhan Pengusaha asal Kabupaten Bekasi gelar unjuk rasa di depan Kantor ULP Kabupaten, Senin 3 Juli 2023 (foto:ist) |
BEKASI - Puluhan kontraktor Kabupaten Bekasi menggelar aksi unjuk rasa dengan bakar profile perusahan di depan kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin 3 Juli 2023
Puluhan pengusaha yang berasal dari Kabupaten Bekasi tersebut merasa tidak puas dalam proses pelelangan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
Aksi tersebut, mereka lakukan lantaran adanya ketidakadilan terhadap para pengusaha jasa kontruksi yang berasal dari Kabupaten Bekasi. Pengusaha yang bisa dikatakan pengusaha pribumi ini, terkesan semakin tersingkirkan oleh para cukong atau pengusaha di luar Kabupaten Bekasi.
Kordinator Aksi, Abdul Darif mengatakan, perusahaan di luar Kabupaten Bekasi lebih dominan mendapatkan pekerjaan atau projek ketimbang perusahaan pribumi yang ada di Kabupaten Bekasi yang notabene adalah wilayahnya.
"Kita sudah bayar pajak ke negara, tapi kita sulit untuk mendapatkan projek pekerjaan di wilayah sendiri. Malah perusahaan dari luar yang dominan. Contoh seperti wilayah Jakarta Timur ngapain ke sini-sini," ungkapnya.
Abdul Darif mencontohkan, seperti yang terjadi di Dinas Cipta Karya di mana ada perusahaan yang berdomisili di luar Kabupaten Bekasi satu perusahaan bisa mendapatkan projek melalui lelang 4 – 5 projek pekerjaan. Artinya, lebih mendominasi dari perusahaan pribumi di Kabupaten Bekasi.
"Kami sebagai putra daerah juga butuh usaha dan membangun Kabupaten Bekasi. Jangan pandang kami sebelah mata. Kita minta ini dipikirkan, karena kalau berlarut-larut akan menjadi tidak baik ke depannya," sebut Darif.
Pantauan media di lokasi, sebelum melakukan aksi bakar profile perusahaan, para kontraktor yang berasal dari Utara Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Persatuan Kontraktor Utara (Pakar) melakukan audensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Dedy Supriyadi.
Selain itu, Pakar juga melakukan audensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang diterima Anggota Komisi III, Saiful Islam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.(Sigit)
.jpg)
