Oleh : Siti Hadijah, S.Pdi
Banyaknya jumlah penderitaan demam berdarah dengue ( DBD ) di Kota Taman pada januari lalu, mendapat sorotan anggota dewan. Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Agus Haris meminta pemkot mengambil langkah sigap untuk menekan angka penderita maupun kematian akibat DBD.
Salah satu yang dianggap perlu ialah mengeluarkan kebijakan untuk pemberian vaksin dengue terhadap anak-anak. Langkah ini sedang dilaksanakan di Balikpapan Kalimantan Timur.
Untuk di ketahui, penderita DBD di Bontang pada Januari mencapai 65 kasus. Kasus kematian pun telah pecah telur.
Jumlah ini mendekati pola maksimal kurun 5 tahun belakang. Tepatnya di 2019 kasus DBD di Januari mencapai 74. Dari angka itu Bersama Tengah merupakan kelurahan dengan jumlah tertinggi kasusnya yakni 22 penderita. (BONTANG. PROKAL.co, 09/03/2024).
Kasus DBD di negeri ini seolah tidak ada habisnya. DBD adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama, apalagi dengan angka kematian yang cukup tinggi, terlebih kepada anak-anak.
Kementerian kesehatan mencatat 73 persen dari 1183 kematian akibat demam berdarah dengue pada tahun 2022 adalah anak-anak usia 0 hingga 14 tahun.
DBD merupakan penyakit berbahaya, yang hingga hari ini belum ditemukan obatnya. Penyakit DBD disebabkan virus Dengue di tukarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di tempat penampungan air yang di pergunakan sehari-hari, seperti bak mandi, tempayan maupun genangan air yang tidak langsung berhubungan dengan tanah. Penularannya terjadi pada musim hujan, pada saat perubahan musim .
Memahami mekanisme penularan DBD pada tubuh manusia ini maka untuk mencegah penyakit ini menggejala di masyarakat dibutuhkan upaya pencegahan efektif.
Upaya yang paling efektif untuk pengendalian penyakit DBD yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan memutuskan rantai penularan melalui gerakan PSN-DBD (pemberantasan sarang nyamuk) tanpa mengabaikan peningkatan kewaspadaan KLB (kejadian luar biasa), serta penatalaksanaan kasus.
Selain itu dibutuhkan lingkungan bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh masyarakat. Semua ini membutuhkan langkah terpadu yang didukung oleh masyarakat dan juga negara yang seharusnya berada di garda terdepan dalam menjamin kesehatan dan keselamatan individu rakyat.
Namun dipijakan sistem kapitalisme-sekuler di negeri ini tidak ada jaminan kesehatan bagi setiap individu rakyat. Hal ini tampak dari komersialisasi bidang kesehatan yang membebani masyarakat.
Adanya mekanisme BPJS tak bisa disebut sebagai jaminan kesehatan, sebab rakyat tetap harus membayar premi tiap bulan, dan pelayanannya di dapat dengan prosedur yang rumit.
Jika jaminan kesehatan bagi yang sakit saja tidak ada, terlebih jaminan terwujudnya ruang hidup kondusif bagi peningkatan kesehatan setiap individu rakyat, sekaligus sebagai faktor pencegah bagi masyarakat teridap berbagai penyakit.
Penyuluhan dan sosialisasi sudah dipandang sebagai bentuk pencegahan. Padahal pelaksanaan program terpadu mencegah penyakit menular seperti DBD, tentu membutuhkan dukungan ekonomi.
Sementara hari ini masyarakat dihadapkan pada kesulitan hidup, akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Bagaimana mungkin bisa hidup dengan lingkungan yang sehat, jika memiliki rumah yang ideal dan asri saja tidak mampu. Bahkan tidak sedikit masyarakat berada dalam kondisi homeless (tidak memiliki tempat tinggal), ditambah lagi tata ruang perkotaan hingga pedesaan yang tidak memperhatikan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Kemiskinan yang melanda puluhan juta masyarakat negeri ini, juga memastikan tidak adanya daya tahan tubuh yang kuat untuk mencegah penularan penyakit seperti DBD, sebab tidak ada jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok berupa pangan yang layak dan bergizi bagi masyarakat oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa kegagalan mencegah penularan DBD di negeri ini bersifat sistemis, yakni dijadikannya sistem kapitalisme sekuler sebagai pijakan bernegara.
Pijakan Islam.
Persoalan penyakit menular DBD dan penyakit yang lainnya sejatinya akan tuntas melalui penerapan aturan Islam, dalam segala aspeknya dalam kehidupan.
Islam memandang kesehatan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara atas rakyatnya, individu per individu. Imam (Pemimpin) bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap kesehatan rakyatnya.
Apalagi kekuasaan dalam Islam dipahami sebagai amanah yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Kehadiran politik kesehatan Islam yang di jalankan oleh negara islam meniscayakan terwujudnya upaya promotif- preventif, bagi jerawatnya kesehatan setiap individu rakyat sepanjang hayatnya.
Islam memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak, dengan tata ruang kota yang rapi, bersih, dan sesuai standar tata ruang perkotaan ideal. Selain itu negara akan melakukan edukasi yang mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
Semua ini tentu di dukung dengan pembentukan kepribadian Islam Masyarakat. Sehingga dorongan untuk hidup sehat bukan hanya agar terhindar dari berbagai penyakit, tetapi dorongan ruhiyah. Dalam mencegah kasus DBD, negara akan meningkatkan peran keluarga untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan dan pemberantasan jentik dengan konsep humanistik rumah tangga atau satu rumah satu jumantik.
Negara memastikan kesadaran akan adanya pencegahan, dipahami sejak dini oleh masyarakat. Negara akan membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi kegiatan ini.
Pada saat yang sama sistem kesehatan Islam yang kuat dan tangguh, termasuk pembiayaan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan memadai hingga pelosok negeri menjadikan setiap warga bisa mengakses dengan gratis.
Alhasil akan terwujud kesiapan rumah sakit untuk menangani penderita yang membutuhkan rawat inap, negara memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan latar belakang pasien. Inilah negara yang menerapkan sistem Islam, yang benar-benar tulus hadir melayani kepentingan kesehatan masyarakat dengan mutu pelayanan terbaik.
Wallahualam bishowab.
Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik di Kalimantan Timur
