 |
| Pelantikan Pengurus Pimpinan Cabang Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Kabupaten Karawang di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang, Sabtu 15 Februari 2025.(foto: Zen) |
KARAWANG - Puluhan pengurus Pimpinan Cabang Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PC PGMNI) dari 30 kecamatan se-Kabupaten Karawang mengikuti pelantikan pengurus baru PC PGMNI Karawang untuk periode 2025-2030.
Acara tersebut digelar di Aula Gedung Husni Hamid Pemda Karawang pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Pelantikan yang dihadiri oleh berbagai tokoh penting tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGMNI, H. Heri Purnama, M.Pd.i. Selain itu, turut hadir Ketua PD Provinsi Jawa Barat, PC Karawang, perwakilan Bupati Karawang (Asda 1), perwakilan Kementerian Agama (Kasi Penmak), dan Anggota Komisi IV DPRD Karawang yang juga menjadi pembina PC PGMNI Karawang.
Pada sambutannya, H. Heri Purnama menyampaikan rasa syukur dan harapan besar untuk pengurus yang baru dilantik.
“Alhamdulillah, pada hari ini kami menggelar pelantikan pengurus PC PGMNI Kabupaten Karawang," ucapnya .
Semoga dengan adanya pengurus baru ini, kata Heri, eksistensi guru madrasah dapat lebih kuat dan bersatu.
"Organisasi ini harus menjalin persatuan, agar PC PGMNI Karawang semakin besar, hebat, dan kuat,” ujar H. Heri.
H. Heri Purnama juga menegaskan pentingnya suara guru madrasah yang harus didengar.
Menurutnya, bukan hanya di tingkat kabupaten atau provinsi, kita sudah bersuara lantang untuk mengangkat persoalan nasib dan masa depan guru madrasah di seluruh Indonesia.
"Guru madrasah saat ini merasa diperlakukan tidak adil, khususnya terkait dengan kuota P3K yang hanya dibuka untuk guru di SD, SMP, dan SMA negeri. Sementara guru madrasah swasta tidak mendapatkan akses apapun,” tuturnya.
Masalah ini, menurut H. Heri, merupakan persoalan serius. Guru honor di madrasah swasta seharusnya bisa diakomodir dalam kuota P3K, namun hingga kini tidak ada kebijakan yang mendukung hal tersebut.
“Kami sudah melakukan rapat dengan berbagai komisi DPR, termasuk dengan Dirjen Pendis dan Direktur GTK Kementerian Agama, dan mereka sepakat bahwa ini tidak proporsional. Anggaran untuk pendidikan di APBN tersedia, dan regulasinya juga sudah terbuka,” jelas H. Heri.
Ia juga menyebutkan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai hampir Rp 300 triliun per tahun bisa diakses oleh daerah, namun untuk itu, PD dan PC harus terbentuk di setiap daerah.
“Saya mendorong agar setiap daerah membentuk PD dan PC PGMNI, karena dengan adanya organisasi ini, kita dapat mengakses dana tersebut untuk memperjuangkan nasib guru madrasah,” ujar H. Heri.
Pada kesempatan yang sama, H. Erick, Anggota DPRD Komisi IV Karawang yang juga merupakan pembina PC PGMNI Karawang, turut menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan nasib guru-guru madrasah honor di Kabupaten Karawang.
"Kami akan terus berjuang untuk membuka ruang bagi guru madrasah swasta di Kabupaten Karawang agar bisa mengakses kuota P3K,” ujarnya.(zen)
