 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jumat (7/11/2025). |
KARAWANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang atas langkah strategis dalam efisiensi anggaran dan perampingan struktur birokrasi daerah.
Kebijakan tersebut dinilai mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, hemat, dan berorientasi pada hasil nyata.
Apresiasi itu disampaikan Bima Arya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karawang, Jumat (7/11/2025).
“Ini kami apresiasi, karena kita ingin pemerintahan, terutama di daerah, berjalan lebih efisien. Kalau ada yang bisa dihemat, silakan dilakukan. Kehematannya bisa mencapai Rp100 miliar — itu sangat baik,” ujar Bima Arya.
Meski mendukung langkah efisiensi tersebut, Bima Arya menegaskan agar kebijakan perampingan tidak sampai menghambat capaian kinerja pemerintah daerah.
“Saya titip agar perampingan ini jangan sampai mengganggu target kinerja. Struktur boleh ramping, tapi semangat dan pelayanan publik harus tetap optimal,” tegasnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar soal penghematan, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Selain membahas efisiensi birokrasi, Wamendagri juga menyoroti pentingnya percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, yang menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pemerintah pusat, kata Bima Arya, telah menyiapkan dana hingga Rp3 miliar sebagai modal awal pinjaman bergulir bagi setiap gerai Kopdeskel di berbagai daerah.
“Sebagian dari dana ini sudah ditransfer untuk modal awal. Karena itu, percepatan pendataan aset lahan Kopdeskel sangat mendesak,” jelasnya.
Ia meminta Satgas Kecamatan, Kepala Desa, dan Dinas Koperasi Kabupaten Karawang untuk bergerak cepat melakukan pendataan lahan Kopdeskel dengan target ideal seluas 1.000 meter persegi per unit.
“Kita ingin agar semua lahan bisa terdata dan masuk sistem. Tadi baru tujuh yang terdata, padahal ada lebih dari 200 unit. Kita harus kejar target itu,” pungkas Bima Arya.
Langkah Pemkab Karawang yang mendapat dukungan langsung dari Wamendagri ini diharapkan dapat memperkuat arah reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi desa di Jawa Barat.
Efisiensi anggaran yang disertai penguatan sektor koperasi diyakini menjadi pondasi penting menuju tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif dan berdaya saing tinggi. (*)
