 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat kunjungan kerja ke Aula IT 3 Gedung Singaperbangsa Karawang, Jumat (7/11/2025). |
KARAWANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang atas komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya di bidang efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi.
Apresiasi tersebut disampaikan Bima Arya saat kunjungan kerja ke Aula IT 3 Gedung Singaperbangsa Karawang, Jumat (7/11/2025). Kunjungan ini sekaligus menjadi tindak lanjut kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) serta percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Karawang.
Dalam kesempatan itu, Bima Arya menilai langkah perampingan struktur birokrasi yang dilakukan Pemkab Karawang sebagai bentuk inovasi nyata menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati Karawang dalam memperkuat efisiensi birokrasi. Kalau penghematan bisa mencapai Rp100 miliar, itu langkah luar biasa. Tapi saya titip, jangan sampai efisiensi mengganggu capaian kinerja pemerintah daerah,” ujar Bima Arya.
Selain menyoroti efisiensi birokrasi, Wamendagri juga menekankan pentingnya percepatan pendataan aset Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia meminta agar seluruh jajaran — mulai dari Satgas Kecamatan, Kepala Desa, hingga Dinas Koperasi — bekerja cepat untuk mencapai target pendataan nasional.
“Kita ingin semua lahan Kopdeskel bisa terdata. Targetnya 20 ribu unit se-Indonesia, dan ini harus dikejar sampai akhir tahun,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung program strategis nasional melalui transformasi birokrasi dan penguatan ekonomi daerah.
“Kami terus berikhtiar agar kebijakan efisiensi ini benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah harus yakin dan tangguh demi kesejahteraan rakyat,” tegas Bupati Aep.
Dengan komitmen tersebut, Karawang diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi modern dan inovatif, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. (*)
