 |
| foto: istimewa |
BEKASI- Kesepakatan Kerjasama Penanaman modal di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM TB) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Madya Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) Bekasi telah berakhir.
Saat ini pihak Pemkot Bekasi telah sepakat untuk berpisah dengan Pemkab Bekasi dalam hal mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Perlu diketahui bahwa PDAM Tirta Bhagasasi adalah merupakan BUMD Milik Pemkab Bekasi.
Menanggapi hal itu menurut salah satu pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi warga Kabupaten Bekasi, Mat Atin (36) meminta Walikota Bekasi Rahmat Effendi segera membayar nilai kompensasi sebesar 155 miliar atas aset milik Pemkab Bekasi dan mendukung Bupati Eka Supria Atmaja mengambil langkah tegas
"Bahwa dalam proses pelepasan modal Pemkot Bekasi digantikan dengan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang ada di wilayah administratif Pemkot Bekasi agar berjalan dengan baik dan berdasarkan proporsional modal yang ditanamkan di PDAM Tirta Bhagasasi maka kedua belah pihak meminta difasilitasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat serta didampingi oleh Kepala Kejaksaan masing-masing wilayah," ujar pria paruh baya yang biasa di sapa Ujo, Sabtu (27/02/2021)
Ujo menambahkan, kami selaku masyarakat Kabupaten Bekasi memberikan dukungan penuh kepada BPKP Jabar, Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi agar dapat merealisasikan proses ini dengan sebaik-baiknya dan terkait pelepasan modal Pemkot Bekasi ini juga telah diperkuat dengan surat kesepakatan dari masing-masing legislatif yaitu antara DPRD Kabupaten Bekasi dan DPRD Kota Bekasi," terang Ujo.
Intinya kami sambung Ujo, sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi meminta dengan hormat kepada pihak Pemkot Bekasi khususnya Walikota Bekasi Rahmat Effendi segera membayar nilai kompensasi sebesar 155 miliar. Jangan lagi memperlambat proses ini seperti tahun-tahun sebelumnya karena, prosesi pelepasan modal yang juga disebut pemisahan aset ini telah direncanakan sejak tahun 2007.
"Bahkan menurut informasi yang kami terima bahwa pernah terjadi kesepakatan pemisahan aset PDAM TB yang sudah sampai ke tahap prosesi penandatangan antara Bupati dan Walikota," ungkapnya.
Ujo sangat menyangkan sikap yang dilakukan Walikota Bekasi pada tahun 2019 lalu sempat terjadi prosesi pemisahan aset milik Kabupaten Bekasi tetapi Walikota Bekasi Malah meninggalkan dan membatalkan tanpa alasan yang jelas
" Saat itu tanpa alasan yang jelas Walikota meninggalkan dan membatalkan agenda tersebut. Agenda tersebut difasilitasi oleh BPKP Jabar itu terjadi pada tahun 2019 lalu, dimana hanya tinggal melakukan penandatanganan antara Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi, namun gagal tanpa alasan yang diketahui publik," tegas Ujo.
Berdasarkan hal tersebut diatas kami warga Kabupaten Bekasi meminta kepada seluruh pihak yang terkait antara lain Bupati Bekasi, Walikota Bekasi, BPKP Jabar, Kejati Jabar, Kejari Kabupaten Bekasi, Kejari Kota Bekasi, dan pihak lainnya agar hal seperti itu tidak terjadi lagi dan tentu saja hal itu berdampak pada instansi dan institusi negara.
"Pemisahan modal yang ditandai dengan pelepasan modal Pemkot Bekasi di BUMD Tirta Bhagasasi yang merupakan milik Kabupaten Bekasi atau kita sebut proses pemisahan aset ini merupakan solusi terbaik bagi dua pemerintahan mengingat Kota Bekasi pun telah memiliki BUMD Tirta Patriot," imbuhnya.
Pokoknya lanjut Uji, kami sebagai warga Kabupaten Bekasi mendukung sepenuhnya langkah-langkah dan keputusan Bupati Bekasi dalam rangka pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi karena dengan cara itu pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemkab Bekasi.
"Dan tanpa intervensi dari pihak manapun," tandasnya. (Sigit).
