 |
| Kades Pasirjaya Abdul Hakim Saglak |
KARAWANG- Proyek normalisasi Kaliasin yang menuai pro dan kontra ditanggapi dengan tenang oleh Abdul Hakim Kepala Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang.
Abdul Hakim atau lebih dikenal dengan panggilan Saglak menilai pro dan kontra merupakan hal yang biasa. "Pro dan kontra merupakan hal biasa. Saya membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi masyarakat yang tidak setuju. Semuanya bisa dibicarakan," ujar Saglak kepada beritapembaruan.id di Kantor Desa Pasirjaya, Minggu (10/5/21)
Saglak menilai normalisasi Kaliasin seolah menjadi sebuah persoalan ketika ada intervensi dari pihak luar. "Justru menjadi masalah ketika ada orang yang bukan masyarakat Desa Pasirjaya dan bukan juga petani yang mempunyai sawah atau penggarap disana ikut campur," ujar Saglak.
Lanjut Kades Saglak, awalnya ada seorang dari LBH Baruterang Sayap Putih yang pakai peci merah langsung mencabut kunci eskavator dan membawa kunci tersebut. Lalu pihak kontraktor melapor ke kepolisian dan tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Cilamaya.
Kades Saglak menambahkan, pencabutan kunci eskavator dan membawanya pergi itu merupakan tindakan melawan hukum. Dia tidak punya hak untuk melakukan eksekusi tersebut. Tindakan tersebut juga memancing amarah dari masyarakat yang memang menginginkan normalisasi. Kalau tidak kita halangi dia sudah mau dipukuli oleh masyarakat.
"Agar tidak berlarut-larut, pada hari itu pun kami meminta yang merasa keberatan dengan normalisasi Kaliasin untuk datang ke kantor desa dan kita duduk bersama. Petani yang datang hanya tiga orang, orang-orang LBH Baruterang Sayap Putih dan anggota kepolisian dari Polsek Cilamaya," papar Saglak.
Sebelum alat berat diturunkan pun sebenarnya kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para petani dan penggarap.
"Saya mendapatkan keterangan dari PJT bahwa Kaliasin lebarnya sekitar 12 meter bahkan lebih. Banyak pula saksi hidup yang membenarkan hal itu. Bahkan dulu perahu bisa berputar dan berpapasan. Kalau sekarang kan hanya sekitar 3 meter," tegasnya.
Saat disinggung mengenai pernyataan dari Dinas PUPR yang mengatakan bahwa normalisasi tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa Pasirjaya, Saglak menjawab bahwa normalisasi tersebut permintaan dari para petani yang selalu kekurangan air ketika musim kemarau.
"Agar tidak saling menyalahkan, mari kita duduk bersama antara kami (pemerintah desa), masyarakat petani, PJT, BPN dan Dinas PUPR," ujarnya. (Mus)
