 |
| Pangkorcab Brigade SPSI Kabupaten Karawang Wildan HP (tengah) |
JAKARTA - Puluhan anggota Satkorcab SPSI Kabupaten Karawang turut menghadiri aksi di depan Gedung DPR RI, Rabu (26/01/2022), yang diinisiasi FSP LEM SPSI Bersama Aliansi Daerah Jabar, Banten, dan DKI Jakarta.
Adapun tuntutan aksi tersebut, yakni batalkan UU No. 11 Th. 2020 Tentang Cipta Kerja, Tolak Revisi UU No. 12 Th. 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-Undangan dan Revisi Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Yang Berdasarkan PP No. 36 Th. 2021.
Pangkorcab Brigade SPSI Kabupaten Karawang, Wildan HP, kepada media ini mengatakan turut mengirimkan puluhan perwakilan dalam aksi tersebut.
"Hari ini kita berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi solidaritas di DPR RI yang digelar oleh FSP LEM SPSI Bersama Aliansi Daerah Jabar, Banten, dan DKI Jakarta," ujar Wildan.
"Harapannya, DPR RI mencabut Omnibus Law dan tolak revisi UU nomor 12 tahun 2012 jo UU no 15 tahun 2015, jangan sampai di sahkan UU tersebut," tandas Wildan HP, Pangkorcab Brigade SPSI Kabupaten Karawang.
Sementara itu, dikutip pernyataan Arif Minardi, Ketua DPP FSP LEM SPSI mengatakan penyebab kami melakukan aksi unjuk-rasa adalah karena Pemerintah tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 91/PUU-XVIII/2020, bahwa UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat.
"Untuk itu, FSP LEM SPSI bersama dengan Aliansi Serikat Pekerja Daerah Jawa-Barat, Banten, dan DKI Jakarta (LEM) bermaksud mengadakan unjuk rasa yang akan diadakan hari ini di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta dengan jumlah massa sekitar 5000 orang. Adapun tuntutan aksi tersebut, batalkan UU No. 11 Th. 2020 Tentang Cipta Kerja, Tolak Revisi UU No. 12 Th. 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-Undangan dan Revisi Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Yang Berdasarkan PP No. 36 Th. 2021," pungkas Ketua DPP FSP LEM SPSI, Arif Minardi.[Ari]
