Iklan

Iklan

Kurangi Beban APBN, Kenaikan BBM Subsidi Pilihan yang Logis

BERITA PEMBARUAN
28 Agustus 2022, 13:51 WIB Last Updated 2022-09-15T04:09:34Z
Sekretaris Prodi Magister Ekonomi Pembangunan ULM, DR. Noor Rahmini.(foto:ist)


BANJARMASIN - Sejak BBM jenis premium ditiadakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disusul dengan kenaikan harga pertamax, maka pertalite menjadi opsi pilihan utama produk BBM yang dijadikan konsumsi terbesar masyarakat.


Kebijakan menaikan harga BBM merupakan keputusan sulit bagi pemerintah, namun dengan harga keekonomian pertalite sebesar Rp14.700,- per liter, jauh lebih tinggi dibanding harga jual saat ini sebesar Rp7.650, per liter, maka kebijakan menaikkan harga Pertalite menjadi pilihan yang logis. Kenaikan tersebut akan mengurangi beban subsidi pada APBN. 


Hal tersebut disampaikan akademisi Universitas Lambung Mangkurat ( ULM ), Dr. Noor Rahmini, S.E., M.E., di Banjarmasin Minggu 28 Agustus 2022.


Sekretaris Prodi Magister Ekonomi Pembangunan tersebut menambahkan bahwa di sisi lain, penggunaan BBM subsidi juga masih belum tepat sasaran. Data yang diungkap oleh Menteri Keuangan, anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan sebesar Rp. 502,4 Triliun, yang mencakup alokasi subsidi pertalite sebesar Rp 93 Triliun, dan untuk solar sebesar Rp 143 triliun. Namun kenyataannya alokasi sekitar Rp 83 triliun untuk Pertalite dan Rp 127 triliun untuk Solar masih dinikmati oleh kelompok mampu.


“Jika nantinya harga BBM subsidi menjadi naik, maka pengalihan anggaran subsidi bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lain yang vital, dan hal-hal yang produktif, seperti sektor kesehatan dan pendidikan," terangnya. 


Di sektor pendidikan kata Dr Noor Rahmini, pengalihan subsidi BBM digunakan untuk peningkatan jaminan layanan kesehatan untuk masyarakat miskin misalnya. Lalu di sektor pendidikan, pengalihan alokasi subsidi bisa diarahkan untuk pembangunan dan renovasi sekolah, serta beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, sehingga berdampak pada kemajuan Sumber Daya Manusia Indonesia ke depannya.


Dr Noor Rahmini mengakui bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak negatif pada rakyat kecil, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Oleh karena itu perlu adanya skenario pemulihan ekonomi pasca berlakunya kebijakan kenaikan harga BBM.


"Kenaikan harga BBM jangan dibuat terlalu tinggi, dan lebih baik dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan pengelolaan pengeluaran rumah tangganya," urainya.


Selain itu pemerintah juga harus betul-betul matang dalam menetapkan kenaikan harga BBM, yakni dengan melakukan pengalihan alokasi subsidi ke pos-pos anggaran yang tepat, sehingga bisa berdampak langsung kepada masyarakat miskin. Jadi kenaikan harga BBM ini menjadi solusi terakhir untuk bisa mengurangi beban anggaran pemerintah.


“Pemerintah juga perlu mencari cara untuk menekan konsumsi BBM, seperti dengan mengembangkan teknologi terbarukan seperti kendaraan listrik. Dengan begitu, diharapkan bisa mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil yang kurang ramah lingkungan," tegasnya.(ron)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Kurangi Beban APBN, Kenaikan BBM Subsidi Pilihan yang Logis

Terkini

Topik Populer

Iklan