 |
| Prof DR .HM.Hadin Muhjad |
BANJARMASIN - Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalsel menanggapi wacana pemerintah yang berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.
Diketahui, pemerintah sedang berancang - ancang untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi khususnya jenis pertalite dan solar, namun untuk waktu mulai kapan berlaku dan harga secara resminya belum diumumkan.
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Kalsel, Prof.DR.H.M.Hadin Muhjad., S.H., M.Hum., mengatakan, alasan pemerintah di setiap rezim menaikkan harga BBM itu tidak terlepas dari isu untuk mengatasi inflasi dan pembengkakan APBN untuk subsidi.
"Alasan pemerintah dari setiap rezim, menaikkan harga BBM itu umumnya tidak beralih dari isu ialah satu - satunya untuk mengatasi inflasi dan pembengkakan dari APBN untuk subsidi, yang selama ini diberikan pemerintah untuk kaum masyarakat menengah ke bawah," ujarnya di Banjarmasin Sabtu 27 Agustus 2022.
Ditambah lagi kata Profesor Hadin, bahwa harga BBM itu dinaikkan karena alasan minyak dunia sebagai variabel terikat minyak yang diimpor oleh Indonesia.
Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Prof.DR.H.M.Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., untuk mensejahterakan rakyat, pemerintah tidak boleh terhalang lantaran kesulitan keuangan.
"Dari perspektif hukum, tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyat tidak boleh terhalang kesulitan keuangan," tandasnya.
Maka dengan cara menyesuaikan harga BBM itu tegas Guru Besar dari ULM tersebut, merupakan pilihan untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," pungkasnya.(ron)
