 |
| Rektor ULM Kalsel Prof.Sutarto Hadi |
BANJARMASIN - Rektor Universitas Lambung Mangkurat ULM) Kalsel Prof.DR.H.Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc., angkat bicara terkait wacana kebijakan pemerintah yang akan melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite dan solar bersubsidi.
"Kalau saya menangkap suara akar rumput, rencana kenaikan BBM akan sangat memberatkan," ujarnya di Banjarmasin Sabtu 27 Agustus 2022.
Menurut Profesor Sutarto Hadi, kenaikan harga BBM biasanya selalu diiringi dengan kenaikan biaya transportasi dan berdampak pada naiknya harga bahan pangan.
"Selain itu, tarif dasar listrik (TDL) juga terus merangkak naik dan tarif PDAM pun bersiap untuk naik. Sedangkan sebagian besar masyarakat sedang menghadapi beban biaya hidup yang semakin berat," ungkapnya.
Sementara kata Profesor Sutarto, saat ini kita sedang tahap pemulihan ekonomi akibat pandemi. Dan masyarakat belum sepenuhnya siap mendapatkan beban tambahan yang timbul kemudian karena kenaikan BBM.
"Saya sebenernya lebih senang BBM tidak naik, akan tetapi juga sadar beban anggaran semakin berat apabila BBM tidak naik," ucapnya.
Lanjutnya, solusi yang paling baik adalah menaikkan BBM tersebut secara bertahap sembari terus memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak.
Rektor ULM mengingatkan, aspek lain yang juga harus dipertimbangkan kalau harga BBM naik, salah satu kemungkinan yang akan terjadi yakni adanya demo.
"Kenaikan BBM bisa menjadi pemicu berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan, dan hal itu bisa menyebabkan instabilitas," ungkapnya.
Dijelaskan Profesor Sutarto, bahwa hal seperti itu harus diantisipasi, misalnya dengan menjaga wilayah masing - masing. Kami di perguruan tinggi bisa melakukan persuasi kepada mahasiswa, bahwa kebijakan kenaikan harga BBM itu adalah pilihan sulit yang harus diambil.
"Kebijakan kenaikan harga BBM adalah pilihan sulit yang harus diambil demi menjaga kontinuitas pembangunan," jelasnya.
Kalau harga BBM bersubsidi ini tidak dinaikkan kata Prof Sutarto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa jebol dan dampak yang akan dialami masyarakat justru bisa lebih berat lagi," tutupnya.(ron)
