 |
| Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang Abas Purnama, S.E. (foto:Ari) |
KARAWANG - Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) akan melakukan aksi damai di Kantor Bupati Kabupaten Karawang untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait upah tahun 2023.
Hal ini dilakukan karena buruh menginginkan kenaikan yang signifikan karena selama dua tahun terakhir tidak mengalami kenaikan akibat terganjal aturan PP 36/2020.
"Hari ini kita melaksanakan rapat teklap untuk persiapan aksi di tanggal 17 November 2022 (besok), kita bersama dengan Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) akan melaksanakan aksi pengawalan upah tahun 2023. Kita ini mengawali aksi pertama, sebelum nanti pas hari H, untuk pengawalan penetapan upah minimum tahun 2023," kata Abas Purnama, S.E., Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang, Rabu 16 November 2022.
Dijelaskan Abas, semula dijadwalkan untuk upah minimum provinsi itu ditetapkan oleh Gubernur Jabar di tanggal 21 November tahun 2022. Tapi tadi dapat info bahwa penetapan UMP ada pengunduran karena tadi ada pertemuan bahwa PP 36 atau untuk formulasi upah minimum itu akan ada perubahan.
"Ini satu itikad baik atau sinyal yang bagus bagi kita. Mudah-mudahan PP 36, karena dari semula kita sepakat bahwa kita tidak akan menggunakan PP 36 karena inkonstitusional bersyarat dan kita akan kembali ke sebelumnya yaitu PP 78," jelas Abas.
Kemudian, lanjut dia, aku besok di tanggal 17 November 2022 kita dari Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan termasuk di dalamnya FSP LEM SPSI, yang pertama kita menuntut untuk supaya dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 tentang Omnibuslaw atau Cipta Kerja. Yang kedua kita menuntut untuk kenaikan upah di tahun 2023, upah minimum itu kita tidak mempergunakan PP 36. Ya kita minta supaya kenaikan upah itu minimal di 13%. Ini angka kita dapat dari inflasi sama laju pertumbuhan ekonomi adalah 13 persen.
"Terus yang ketiga, tuntutan kita masih sama yaitu menolak atau turunkan harga bahan bakar minyak yang dirasa sangat merugikan atau sangat memberatkan masyarakat. Kemudian tuntutan kita yang ke empat adalah menolak adanya PHK massal akibat dari resesi ekonomi global," urai Abas.
Masih kata dia, itu empat tuntutan yang akan kita lakukan aksi di tanggal 17 November 2022. Tadi kita di LEM sendiri melakukan teklap, untuk supaya aksi itu, kita berjalan tertib, aman dan nyaman tidak ada halangan suatu apapun.
"Mudah-mudahan dengan teklap tadi yang sudah kita laksanakan, jadi pada saat aksi besok kita benar-benar siap dan kita benar-benar terkoordinir terutama dari korlapnya dari masing-masing PUK, kemudian pangkorcab dan sebagainya, jadi berkoordinasi dengan korlap-korlap dari federasi yang lain," ujarnya.
"Kita sendiri untuk mokom (mobil komando) yang kita pakai di KIM, Sarbumusi di KIC, kemudian untuk Kawasan Surya Cipta mokom yang dipakai adalah SP KEP SPSI, lalu di zona luar ada TSK sama SP KASBI dan terakhir untuk Indotaise kita pakai mokom FSPMI," imbuhnya.
Abas berharap, mudah-mudahan besok aksi berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun sehingga target kita, apa yang menjadi tuntutan kita dikabulkan oleh pemerintah.
"Dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT meridhoi perjuangan kita sehingga benar-benar apa yang menjadi tuntutan kita, apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan Allah SWT. Aamiin yarobbal alamin," tutup Abas Purnama.[Ari]
