 |
| H.Elyasa Budiyanto,S.H.(foto:ist) |
JAKARTA - Brigjen Pol. Endar Priantoro resmi dicopot jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Tindakan Ketua KPK Firli Bahuri tersebut diyakini terkait pengusutan dugaan pelanggaran pengelolaan anggaran pelaksanaan Formula Electric Championship Tahun 2022 lalu.
Adapun pencopotan jabatan Brigjen Pol. Endar Priantoro diduga kuat akibat menolak penyelidikan perkara yang dikaitkan dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditingkatkan dengan alasan belum cukup alat bukti.
Menyikapi hal tersebut, Advokat senior asal Karawang, Elyasa Budiyanto, S.H., mendorong Dewan Pengawas KPK segera menindaklanjuti aduan Brigjen Endar tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri.
"Sudah jelas Firli ini bekerja demi kepentingan rezim. Akhirnya hilang independensi KPK. Ini kan dalam rangka untuk mengakhiri Anies di blantika politik nasional," ungkap Elyasa Budianto, melalui pesan WhatsApp langsung dari Mekkah, Arab Saudi, Sabtu (15/04/2023).
Menurutnya, selain kebocoran dokumen penyelidikan korupsi di KPK ke pejabat Kementerian ESDM, Endar juga mengadukan Firli terkait dugaan rekayasa penanganan Formula E dan kesewenang-wenangan pemecatan Endar. Dewas harus tampil mengusut laporan Endar ini.
"Kalau zaman Pak Abdullah Hehamahua (mantan penasihat KPK), wah sudah tidak ada ampun itu. Apalagi, Hehamahua bersama sejumlah bekas pimpinan KPK seperti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto juga turut melaporkan Firli ke Dewas KPK kemarin. Dia optimistis Tumpak Hatorangan Panggabean Cs akan serius merespons laporan Endar dan tokoh-tokoh nasional tersebut," sebut Bang El, pria ini akrab disapa.
Diungkapkan Elyasa, semoga tidak ada kepentingan rezim dan Dewas KPK bisa memberikan sanksi tegas kepada Firli berupa pemecatan. Firli harus dicopot karena KPK selama ini sudah bermain politik, kompromi dan tebang pilih kasus.
"Insya Allah masih ada harapan Dewas akan tegas. Tapi kalau kemudian kok menjadi tidak ada sanksi tegas, ya sudah jelas lah ada kepentingan rezim," tukas Bang El.
Dijelaskan Elyasa, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini jeblok empat poin dari 38 pada 2021 menjadi 34 di 2022. Sehingga menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara yang di Survei Transparency International. Bahkan di kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia di bawah Singapura (83), Malaysia (47), Timor Leste dan Vietnam (42), dan Thailand (36).
"Mestinya KPK benar-benar menjadi lembaga superbody pemberantasan korupsi. Lambang keadilan itu kan tutup mata, bawa pedang. Jadi di manapun negara, kalau korupsi tidak ditindak dengan tegas, negara tersebut tidak bakal benar. Ke depan perlu pemimpin yang tegas agar korupsi ini bisa diberantas. Makanya dia mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden. Karena Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sudah jelas komitmennya. Bahkan Anies juga mendorong adanya kebijakan perampasan aset dan pemiskinan koruptor," tegas Elyasa.
Menurutnya, tekad Anies itu harus didukung. Ya harus dimiskinkan dulu koruptor, supaya tidak arogan dan pamer kekayaan. Coba lihat orang-orang pajak itu. Makanya kita ributin itu transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Apalagi, Anies sudah terbukti bersih dan transparan selama memimpin ibukota," bebernya.
"Bahkan kasus Formula E yang digarap KPK ini menunjukkan Mantan Mendikbud RI tersebut orang bersih. Karena jauh sebelum gelaran balap mobil listrik tersebut dihelat pada 4 Juni 2022 lalu sampai sekarang KPK masih terus mengusutnya, tapi tak kunjung menemukan adanya bukti korupsi. Endar kan akhirnya dicopot karena profesional hukum, tidak ada bukti Pak Anies dijadikan tersangka. Kan gitu," tambahnya.
"Bahkan hari-hari ini, staff dan karyawan KPK mendemo, menolak kepemimpinan Firli di KPK. Kan ini fenomena lucu!!" pungkas Elyasa yang tengah menjalankan ibadah umrah di Mekkah.[Ari]
