 |
| Salah satu peserta aksi kaum penganggur Kabupaten Bekasi saat aksi ke Kantor Bupati, Rabu 23 Agustus 2023.(foto : sc/Sigit) |
BEKASI - Tidak bisa bertemu dengan Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, kelompok penganggur di Bekasi mengancam untuk melancarkan aksi jilid dua dalam bentuk serentak.
Hal itu sebagai bentuk protes atas keadaan pengangguran yang terus berlanjut. Mereka berencana untuk membawa lebih banyak massa yang belum mendapatkan pekerjaan sampai aspirasi mereka diperhatikan.
Koordinator Kelompok Penganggur Bekasi, Dwi Haryanto, mengungkapkan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Meskipun Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan tidak bersedia bertemu dengan mereka hari ini, Dwi mengatakan bahwa mereka akan kembali mendatangi kantor Bupati untuk aksi jilid dua besok.
"Kami masih memiliki semangat yang tinggi untuk memperoleh hak-hak kerja kami. Meskipun hari ini Pj. Bupati Bekasi mungkin ogah menerima audiensi dari kami, tunggu saja, kami akan datang lagi dengan kaum penganggur lebih banyak lagi," ungkap Dwi, yang juga dikenal dengan panggilan Lepay, setelah aksi protes pada Rabu (23/08/23).
Kebijakan Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dalam menekan angka pengangguran, disoroti sebagai upaya pencitraan semata. Kritik tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwa jumlah pengangguran di daerah industri terbesar di Asia Tenggara terus bertambah.
"Jika kebijakan Pj. Bupati Bekasi tidak mampu mengurangi angka pengangguran, maka bisa dikatakan bahwa upaya untuk merealisasikan kebijakan tersebut gagal. Lebih baik mundur saja daripada tetap memimpin Bekasi setelah gagal," tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 197.000 orang pada tahun 2021.(sigit)
