 |
| Andre Mangapul Silalahi, S.H.(foto: ist) |
KARAWANG - Surat pernyataan sikap yang baru-baru ini dikeluarkan Pemerintah Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila.
Surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BUMDes, Karang Taruna, dan LPM, menegaskan dukungan terhadap PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik (PT. HBSP) sebagai pengelola limbah di PT. Bridgestone Tre Indonesia.
Andre Mangapul Silalahi, S.H., dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila, secara tegas menyayangkan isi surat pernyataan sikap tersebut.
"Surat pernyataan sikap dari Pemdes Kutamekar ini tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal. Kelihatan jelas adanya hubungan yang tidak transparan antara Pemdes Kutamekar dan PT. HBSP terkait pengelolaan limbah di pabrik tersebut," ungkapnya, Kamis 4 Juli 2024.
Dalam surat tersebut, warga Desa Kutamekar menyatakan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan LSM yang mengatasnamakan masyarakat dalam permintaan pengelolaan limbah yang sedang berlangsung.
Andre menyoroti pentingnya pemenuhan perizinan pengolahan limbah sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak semata-mata berdasarkan hubungan bisnis antara desa dengan perusahaan swasta.
Andre juga mempertanyakan efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. HBSP kepada desa.
"Kita harus memastikan bahwa CSR yang diberikan tidak hanya dalam bentuk fasilitas fisik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan SDM dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Ciampel, Toed, menyatakan kekecewaannya terhadap isi surat pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.
"Kami merasa heran dengan isi surat tersebut, mengingat adanya komunitas lokal yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan membangun potensi desa," katanya.
Lebih lanjut, Toed menegaskan bahwa rencana aksi demonstrasi oleh masyarakat pada tanggal 8 Juli 2024 di depan PT. Bridgestone Tre Indonesia, yang ditolak oleh Pemdes Kutamekar, sangat mengecewakan.
"Ini menunjukkan ketidaksinkronan antara pemerintah desa dengan aspirasi masyarakatnya," sebutnya.
"Aksi ini bukan semata-mata pergerakan yang dilakukan oleh pihak luar, melainkan juga melibatkan elemen lokal yang peduli terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," tambah Toed.
PAC Pemuda Pancasila berencana untuk melakukan langkah lebih lanjut dengan mengajukan audit terhadap penerimaan CSR dan kontribusi lainnya yang diberikan kepada Pemdes Kutamekar oleh PT. HBSP. Mereka akan bekerja sama dengan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa.(rls/bdg)
