 |
| Puluhan massa GMNI Karawang ditemui Kadispora Kabupaten Karawang saat menggelar aksi di depan Halaman Kantor Disdikpora Karawang, Kamis 22 Mei 2025.(foto: firzan) |
KARAWANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Karawang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang, Kamis 21 Mei 2025 siang.
Aksi ini merupakan bentuk desakan atas transparansi penggunaan anggaran serta perbaikan sistem pendidikan dasar di daerah tersebut.
Aksi yang dimulai sejak siang hari ini diikuti kurang lebih sebanyak 25 orang, dengan Muhamad Alfani Husen, S.I.P., selaku Ketua GMNI Karawang bertindak sebagai koordinator lapangan.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan di sektor pendidikan, mulai dari buruknya infrastruktur sekolah dasar, minimnya fasilitas pendidikan, hingga ketimpangan distribusi tenaga pendidik.
Sejumlah spanduk bernada kritik tajam turut mewarnai aksi, di antaranya bertuliskan 'Pemkab tidur, sekolah hancur' dan 'Karawang darurat pendidikan'.
Melalui aksi tersebut, GMNI menyampaikan tujuh tuntutan utama, termasuk rehabilitasi total terhadap sekolah yang mengalami kerusakan berat, penghapusan pungutan liar di sekolah dasar, serta jaminan distribusi yang adil terhadap tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan.
“Ini bukan sekadar soal bangunan sekolah, ini soal martabat dan masa depan generasi Karawang. Kami menuntut perbaikan nyata, bukan janji politik,” tegas Alfani dalam orasinya.
GMNI juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS dan menuntut adanya transparansi total dalam pengelolaan anggaran pendidikan daerah.
Menurut mereka, praktik pungutan liar dan sistem keuangan yang tertutup hanya akan memperparah ketimpangan pendidikan.
Menanggapi aksi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikpora Karawang, Drs. Cecep Mulyawan, turun langsung menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan.
Cecep menyampaikan bahwa meskipun pembangunan fisik sekolah berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pihaknya tetap bertanggung jawab secara moral dan struktural terhadap mutu pendidikan dasar di Karawang.
“Kami terus melakukan pendataan dan mengajukan usulan pembangunan ke Dinas PUPR. Mulai tahun 2025, pembangunan akan dilakukan bertahap berdasarkan daerah pemilihan agar lebih merata dan terarah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi antar instansi akan terus diperkuat guna memastikan tidak ada sekolah yang terabaikan dan seluruh kebutuhan pendidikan dasar dapat direspons secara tepat.
Audiensi yang berlangsung sejak pukul 13.20 WIB itu akhirnya menghasilkan kesepakatan dalam bentuk pakta integritas antara GMNI dan Disdikpora Karawang.(firzan)
