 |
| Forum Masyarakat Karawang Ngahiji saat Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Karawang di Ruang Rapat DPRD , Jumat 25 Juli 2025.(foto: firzan) |
KARAWANG - Polemik seputar rekrutmen calon tenaga kerja di PT FCC Indonesia terus bergulir, meski sempat mereda setelah kemunculan Oktav Ardiansyah, HRD perusahaan tersebut, dalam video klarifikasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Namun, bagi warga Karawang, persoalan belum tuntas.
Hari ini, Jumat (25/7/2025) sekitar pukul 14:30 Wib, Forum Masyarakat Karawang Ngahiji (FMKN) menggelar aksi lanjutan dengan membawa isu tersebut ke meja Komisi IV DPRD Karawang dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Sayangnya, Oktav Ardiansyah tidak hadir langsung dalam forum penting itu. Ia hanya diwakili oleh General Manager bagian produksi PT FCC Indonesia, sebuah langkah yang dinilai mengecewakan oleh berbagai pihak.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, turut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang Rosmalia Dewi, perwakilan Disnaker Provinsi Jawa Barat, serta jajaran manajemen PT FCC Indonesia.
Salah satu tokoh masyarakat Karawang, Asep Irawan Syafe’i alias Kang AIS, yang hadir dalam forum tersebut, menegaskan bahwa kehadiran Oktav dalam video klarifikasi bersama gubernur tidak serta merta menyelesaikan polemik.
"Ini belum selesai. Jangan disederhanakan hanya karena tampil di video viral. Masalah ini menyangkut harga diri dan aturan daerah. Kenapa langsung ke Gubernur, padahal Karawang punya bupati?” kritik Kang AIS.
Kang AIS menilai langkah PT FCC yang merekrut tenaga kerja dari luar Karawang bertentangan dengan Perda Ketenagakerjaan, yang mengatur komposisi pekerja lokal dan luar daerah minimal 60:40.
"Kami tidak menolak pendatang, tapi prioritaskan dulu warga Karawang. Angka pengangguran di sini masih tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kang AIS juga menyoroti ucapan kontroversial Oktav dalam sebuah audiensi di Disnakertrans Karawang yang dianggap merendahkan warga.
Dalam potongan video yang beredar luas, Oktav menyebut bahwa 'Orang Karawang tak pintar-pintar', sebuah pernyataan yang memicu kemarahan publik dan kini berbuntut pelaporan ke Polres Karawang oleh LBH Bumi Proklamasi.
“Kami akan terus kawal proses ini. Ini bukan cuma soal pekerjaan, tapi soal martabat warga Karawang,” tegas Kang AIS.
Menanggapi situasi yang memanas, Ketua DPRD Karawang Haji Endang Sodikin menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal proses hukum dan mendesak PT FCC agar tunduk pada peraturan daerah.
“Jangan ada lagi perusahaan di Karawang yang merasa bisa berjalan sendiri tanpa menghormati aturan yang berlaku. Kami akan tindak tegas,” ujar politisi yang akrab disapa Kang HES itu.(Firzan/ri)
