 |
| Aksi buruh di Jakarta beberapa waktu lalu (foto: ist) |
JAKARTA - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh akan menggelar Aksi Massa Nasional pada Rabu, 28 Agustus 2025, yang akan dipusatkan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Senayan, Jakarta.
Aksi ini digelar sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dan frustasi mendalam dari kalangan buruh terhadap lambannya respons pemerintah dan legislatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan fundamental yang menghimpit kehidupan kelas pekerja di Indonesia.
Dengan mengusung tema 'Gerakan Buruh Indonesia Bergerak, Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan', aksi ini diproyeksikan akan melibatkan puluhan ribu buruh dari berbagai sektor industri seperti manufaktur, pertambangan, perkebunan, hingga pekerja rumah tangga.
Para peserta aksi akan bergerak dari berbagai titik kumpul di Jabodetabek dan sekitarnya menuju Kompleks Parlemen.
Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah seremoni tahunan biasa, melainkan bentuk nyata dari gerakan politik kelas pekerja yang telah mencapai titik jenuh terhadap janji-janji kosong.
“Selama puluhan tahun, janji kesejahteraan hanya menjadi slogan kampanye. Sementara praktik perampasan hak dan penghisapan dilembagakan melalui kebijakan negara. Pada 28 Agustus nanti, kami tidak akan beranjak sebelum suara kami didengar dan tuntutan kami ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Ilhamsyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu 27 Agustus 2025.
Dalam aksi ini, KPBI dan koalisi buruh membawa 10 Tuntutan Mendesak, yang dianggap sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara. Berikut adalah poin-poin tuntutan mereka:
Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM)
Stop PHK dan Bentuk Satgas PHK
Reformasi Pajak Perburuhan yang Berkeadilan
Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
Sahkan RUU Perampasan Aset
Revisi UU Pemilu: Redesign Sistem Demokrasi 2029
Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Tegakkan K3 untuk Pekerja Tambang.
Sistem Pengupahan Adil bagi Pekerja Sawit.
Ratifikasi Konvensi ILO-190.
Selain itu, KPBI juga menuntut pemotongan gaji anggota DPR sebesar 20-30 persen sebagai bentuk empati terhadap kondisi ekonomi rakyat dan solusi atas defisit anggaran negara.
Ilhamsyah menyebut kesepuluh tuntutan ini sebagai satu paket yang tak bisa dipisahkan, dan merupakan agenda penyelamatan bangsa.
“Kami ingin kemanusiaan dan keadilan ditegakkan, bukan kepentingan kapital. Aksi kami akan berjalan damai, tetapi penuh dengan tekad membara,” tegasnya.
KPBI juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, LSM, dan kelompok rentan lainnya untuk bersolidaritas dan turut bergabung dalam aksi damai ini.(rls)
