 |
| Dra. Hj. Wardatul Asriah, MBA, saat menggelar kegiatan reses di Rumah Makan H. Enim, Kampung Sirnaruju, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Rabu (15/10/2025). |
KARAWANG – Dra. Hj. Wardatul Asriah, MBA, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Purwakarta), menggelar kegiatan reses di Rumah Makan H. Enim, Kampung Sirnaruju, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Rabu (15/10/2025).
Wardatul Asriah merupakan anggota Komisi VIII DPR RI yang membidangi kemitraan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta sejumlah lembaga negara seperti BNPB, BAZNAS, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Dalam sambutannya, Wardatul Asriah menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan keduanya ke Desa Mekarbuana. Kunjungan pertama dilakukan saat terjadi bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.
“Pada kunjungan pertama, saya hadir saat bencana banjir bandang dan saat itu hanya bisa memberikan bantuan kecil sebagai bentuk kepedulian untuk meringankan beban para korban. Alhamdulillah, hari ini saya kembali dalam rangka reses untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Wardatul Asriah.
Pada kegiatan reses tersebut, ia secara khusus mengundang tokoh masyarakat, pemerintah Desa Mekarbuana, serta seluruh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Tegalwaru.
“Saya ingin mendengar langsung suka duka para PSM di lapangan. Mereka menjalankan pekerjaan yang sangat mulia, tetapi sering kali luput dari perhatian dan apresiasi pemerintah,” tambahnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Wardatul Asriah memfasilitasi seluruh PSM di Kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk premi lima bulan ke depan, kami bayarkan dari kocek pribadi sebagai bentuk tali asih dan penghargaan atas dedikasi para PSM,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga meminta para tokoh masyarakat, aparatur desa, dan PSM untuk terus mensosialisasikan pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat.
“Kasus perundungan, kekerasan, hingga pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahun. Ini menjadi keprihatinan kita bersama dan harus dihadapi dengan upaya berkelanjutan agar jumlah korban bisa ditekan,” pintanya.
Dalam sesi tanya jawab, Kepala Desa Mekarbuana, Jaji Maryono, menyampaikan permintaan khusus agar Sekolah Rakyat, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dapat dibangun di wilayah Desa Mekarbuana.
Menurutnya, salah satu syarat pendirian Sekolah Rakyat bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem adalah tersedianya lahan seluas 5 hektare yang berstatus aset Pemerintah Kabupaten Karawang.
“Kebetulan di wilayah Desa Mekarbuana terdapat lahan milik Pemda Karawang seluas 3,8 hektare. Tinggal pembebasan 1,2 hektare lagi, yang sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2026. Dinas Sosial dan Dinas PUPR juga telah melakukan survei dan menyetujui untuk diusulkan,” pungkas Jaji Maryono. (*)
