 |
| YMI Cabang Pandeglang bersama OKP Cipayung Plus dan BEM hadiri dialog dengan jajaran eksekutif, yudikatif dan legislatif di ruang Bamus DPRD Kabupaten Pandegelang, Selasa (24/8/21)(foto:hs) |
PANDEGLANG- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menilai Pemerintah Kabupaten Pandeglang gagal dalam menjalankan Reformasi Birokrasi untuk mensejahterakan masyarakat.
Pasalnya, dalam kondisi pandemi Covid-19 mulai dari masa PSBB hingga PPKM Darurat, Pemkab terkesan menanggulangi hal tersebut seakan tidak serius dan terkesan main-main.
Berangkat dari keprihatinan tersebut, HMI bersama OKP Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pandeglang menggelar Dialog Publik bersama Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif guna evaluasi bobroknya birokasi dan penanggulangan Pandemi Covid 19. Dialog tersebut dilangsungkan di Ruang Bamus DPRD Pandeglang.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang Hadi Setiawan menuturkan, melihat dialog yang dilaksanakan itu hanya sekedar formalitas semata karena pada pelaksanaanya yang seharusnya dihadiri oleh Kelapa Daerah selaku pemangku kebijakan dan penanggung jawab tidak nampak hadir.
"Jadi seolah-olah terkesan dialog ini hanya ngobrol santai tidak ada substansi secara evaluasi yang diharapkan oleh kami," tururnya.
Lebih lanjut Hadi Setiawan mengatakan, dalam forum dialog tersebut, HMI Cabang Pandeglang menilai, apa yang disampaikan oleh beberapa OPD hanya sebuah omong kosong belaka karena tidak didasari dengan data otentik, seperti yang disampaikan oleh pihak dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial menuturkan terkait anggaran yang jumlahnya fantastis namun dalam pelaksanaan dari anggaran tersebut tidak tepat sasaran.
"Kita mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang bantuan keuangan untuk penanggulangan Covid 19, yang memang diperuntukan untuk 3 faktor diantaranya Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan Jaringan Penggunaan Sosial Kami juga menyayangkan dari alokasi tersebut banyak yang tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan," terang Hadi Setiawan.
Kemudian kata Hadi, dialog publik yang diselenggarakan seharusnya mampu menjadi forum evaluasi menyeluruh dalam segala aspek, khususnya dalam penanganan Covid-19 ini, namun pada pelaksanaanya tidak ada evaluasi yang menyeluruh hanya terkesan formalitas semata.
Hal itu lanjut Hadi membuat kami, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menyatakan sikap Mosi Tidak Percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Walk Out dari Forum Dialog tersebut.
"Kita sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkesan anti kritik, untuk itu kami menyatakan Mosi Tidak Percaya dan akan kembali menyuarakan Aspirasi Masyarakat ini dalam bentuk Demonstrasi," tutup Hadi Setiawan.(hs)
