 |
| Sekda Kabupaten Tapin saat mengikuti zoom meeting dengan Kementerian PAN RB (foto:ist) |
RANTAU- Dalam ajang Inovasi pelayanan publik (Sinovik) tahun 2021 yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PANRB RI), Pemerintah Pusat minta ditambahkannya program pengentasan pernikahan dini.
Sebagai tindaklanjut hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tapin akan memasukkan program pencegahan pernikahan dini diajang sinovik.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin H Masyraniansyah saat mengikuti diskusi virtual bersama Kementerian Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tapin H Masyraniansyah mengatakan, dalam forum diskusi virtual bersama Kementerian PANRB tiga hari lalu tersebut, ia telah mengusulkan program unggulan mengenai kesehatan dan pendidikan dalam proposal Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik).
"Dua yang kami usulkan, pertama masalah stunting dan masalah anak putus sekolah, dua program itu diusulkan berdasarkan data statistik Pemerintah Daerah," ungkapnya Jumat (6/8/2021).
Namun demikian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat menginginkan adanya penambahan program terkait permasalahan pernikahan dini.
Menanggapi hal itu Sekda Tapin mengatakan, walaupun secara statistik pernikahan dini di Kabupaten Tapin menurun, ia akan tetap melakukan pembahasan dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait arahan Pemerintah Pusat tersebut.
"Dipertengahan tahun ini agak menurun soal pernikahan dini," tandas H Masyraniansyah.
Ia mengungkapkan meski demikian minggu depan bersama bagian organisasi, kami baru bisa menetapkan agenda agenda tersebut.
Turut serta mendampingi zoom meeting Kepala Bagian Organisasi Setda Tapin Nai’mah berserta jajarannya dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Achmad Ebet Riyadi.
