JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mengalami tingkat kepercayaan yang rendah dalam hal kepercayaan publik, terhadap penegakan hukum lantaran pimpinannya bermasalah. Terlebih dalam kepemimpinan Firli Bahuri.
Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari saat diskusi yang bertajuk 'Naik Turun Lembaga Penegak Hukum Jelang 2024', Selasa (6)9/22) malam.
"Karena memang secara figur saja pimpinan KPK itu bermasalah, ada berbagai kasus yang bisa dikatakan cukup besar, belum lagi KPK dilemahkan secara ketentuan UU sehingga bisa dikatakan tidak memiliki taji untuk sungguh-sungguh melakukan upaya penindakan korupsi," ujar Feri.
Kemudian kata Feri, bahwa penegak hukum lain sedang digerakkan agar terlihat baik. Padahal, apa yang dikerjakan saat ini dapat dikatakan tidak berkembang secara signifikan.
Sementara terhadap lembaga Kepolisian atau Polri misalnya. Publik hari ini kembali bisa mengingat ada setumpuk masalah di tubuh Polri usai mencuatnya kasus Ferdy Sambo.
"Persepsi publik ini perlu digali dengan penelitian yang di dalam maupun apa penyebabnya, yang terjadi apa? Yang terjadi setelah berubah atau hanya gimick semata, sehingga ini yg terlihat puncak gunung es bukan perbaikan," terangnya.
Diketahui dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait kepercayaan publik terhadap penegakan hukum menempatkan kejaksaan sebagai lembaga negara di urutan pertama.
Sementara KPK dan Kepolisian berada di urutan bawah dalam hal kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
" Untuk tingkat kepercayaan sementara yang paling tinggi Kejaksaan, diikuti Pengadilan, lalu KPK, untuk sementara Polri paling bawah,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis 'Survei Nasional Penilaian Publik Atas Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum', Rabu (31/8/22) lalu.(**)
