 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. |
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Jawa Barat dapat tercapai jika dua instrumen keuangan daerah berjalan optimal: bagi hasil pajak yang berkeadilan dan pemanfaatan obligasi daerah.
Hal itu disampaikan Dedi dalam Saresehan Nasional MPR RI bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar di Bandung, Rabu (10/12/2025).
“Jika bagi hasil pajak yang adil dan obligasi daerah berjalan efektif, maka pertumbuhan pembangunan di berbagai daerah akan melesat. Tidak akan ada lagi wilayah yang disebut terpencil atau terisolir,” ujar Dedi.
Menurutnya, dengan fiskal yang kuat, ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan berdampak langsung pada pemerataan pembangunan.
“Kalau fiskalnya cukup, ekonomi bergerak, dan dunia usaha maju, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui instrumen obligasi daerah,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menjelaskan bahwa saresehan tersebut digelar sebagai bagian dari proses penyusunan Undang-Undang baru mengenai obligasi daerah.
Aturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor dan menarik minat untuk berinvestasi melalui pembelian obligasi daerah.
“Masukan dari Pak Dedi dan daerah-daerah lainnya akan menjadi bahan penyusunan naskah akademis sebelum diserahkan ke DPR RI untuk dibahas,” ujar Melchias. (*)
