 |
| PJ Gubernur Banten saat hadiri kegiatan Monitoring Centre for Preventif dan Survey Penilaian Integritas di Pendopo Gubernur, Rabu 24 Mei 2023.(foto:ist) |
SERANG - Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Kota Serang.
Ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang terus melakukan pencegahan korupsi, karena pencegahan korupsi harus dilakukan secara terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Banten, Rabu 24 Nei 2023.
"Kita intens melakukan kerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi secara terintegrasi. Beberapa item yang fokus didalami terkait dengan MCP kemudian SPI," ujar Pj Gubernur Muktabar dikutip dari Banten news.com.
Menurutnya, dalam penekanan MCP dan SPI tersebut terdapat 8 area perubahan. Yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola Dana Desa.
"Kita masih melanjutkan setelah ini secara parsial pada OPD-OPD terkait, itu sudah dimulai dari kemarin. Tadi disarankan kita untuk di dalam 8 area itu di antaranya sosialisasi dengan DPRD, membangun kesepakatan dengan DPRD dalam rangka pemerintahan daerah," terangnya.
Kemudian kata Muktabar, pihaknya terus berupaya meningkatkan MCP dan SPI di Provinsi Banten pada tahun 2023 ini. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan-pelayanan publik.
"Kita terus berikhtiar dan kita lakukan dengan sebaik mungkin dengan harapan untuk pembangunan di Provinsi Banten," ucapnya.
Sementara, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI sekaligus Kasatgas Pencegahan Wilayah, Agus Priyanto menyampaikan dalam pengelolaan MCP tersebut melibatkan tiga lembaga, yakni KPK, Kemendagri dan BPKP.
"Kita sudah keluarkan pedoman dan untuk saat ini setelah Pemda mengunggah dokumen nanti akan kita lakukan verifikasi," sebutnya.
Untuk itu kata Agus Priyanto, MCP di Provinsi Banten setiap tahunnya memperlihatkan peningkatan yang cukup baik. Atas capaian tersebut diharapkan dapat diikuti secara substansi dalam pelaksanaan di lapangan.
"Trennya membaik dan kita harapkan sekali lagi diikuti dengan substansi di lapangan yang lebih penting," ujar Agus.
Diketahui, capaian MCP Provinsi Banten pada tahun 2021 sebesar 93,25 persen, sedangkan pada 2022 MCP Provinsi Banten meningkat mencapai 95,54 persen atau mengalami peningkatan sebesar 2,29 persen.
Acara tersebut juga dihadiri Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti, seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten, para Asisten Daerah Setda Provinsi Banten dan Staf Ahli Gubernur Banten.(**)
