 |
| Para pedagang di Area Stadion Singaperbangsa Karawang saat mengadukan persoalan rencana renovasi Stadion ke LBH Cakra, Rabu 18 Juni 2025.(foto: ist) |
KARAWANG - Rencana renovasi Stadion Singaperbangsa Karawang menimbulkan keresahan di kalangan para pedagang yang selama ini menggantungkan hidupnya di area stadion.
Mereka berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang bersikap bijak dalam mengambil keputusan, khususnya terkait nasib para pedagang kecil.
Para pedagang mengaku telah lama menempati area tersebut, bahkan dengan sistem booking dan pembayaran iuran bulanan yang mereka penuhi secara rutin.
Namun, belakangan ini muncul surat instruksi pengosongan lapak yang dinilai mengejutkan karena dikeluarkan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu.
"Kami para pedagang sudah menempati lokasi tersebut cukup lama dan ada biaya yang kami keluarkan untuk booking serta iuran bulanan. Terus terang, surat instruksi pengosongan lapak tanpa musyawarah sangat membuat kami resah," ujar salah satu pedagang.
Para pedagang menegaskan bahwa mereka bukan bermaksud menolak pembangunan, tetapi berharap ada solusi dan kejelasan relokasi sebelum diminta meninggalkan lokasi yang menjadi sumber penghidupan mereka.
"Kami ini pedagang kecil yang mencari penghasilan dengan cara halal. Sebagai bagian dari rakyat Karawang, tentu kami sangat membutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk memikirkan nasib kami ke depan," lanjutnya.
Dalam pernyataannya, para pedagang juga menyampaikan keyakinannya bahwa Bupati Karawang, Aep Saepuloh, dan jajaran pemerintah daerah tetap peduli terhadap rakyat kecil, dan akan memberikan solusi yang berkeadilan.
"Jangan sampai kami hanya disuruh mengosongkan lapak tanpa diberi alternatif lain untuk bertahan hidup. Kami sadar pemerintah punya tanggung jawab untuk membangun dan menata, tapi jangan lupakan kewajiban untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya," tegas para pedagang.
Saat ini, para pedagang menyatakan akan tetap bertahan di lokasi hingga adanya kejelasan mengenai relokasi yang layak.
Mereka juga mengaku bersyukur karena mendapat dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra yang siap mendampingi dalam memperjuangkan hak mereka.
"Alhamdulillah, perjuangan kami mendapat support dari LBH Cakra yang siap mendampingi sampai ada kejelasan. Mudah-mudahan kebijakan Pak Bupati bisa bijak dan tidak mengabaikan unsur kemanusiaan," tutup pernyataan tersebut.(**)
